PENYULUH PERIKANAN PARAKAN - KAB TEMANGGUNG

PENERIMAAN PENYULUH PERIKANAN TENAGA KONTRAK (PPTK) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2011-12-29T19:03:00.000-08:00

PENGUMUMAN
Nomor :B. 557/BPSDMKP.04/TU.210/XII/2011

TENTANG
PENERIMAAN PENYULUH PERIKANAN TENAGA KONTRAK (PPTK)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Menjadikan Indonesia Sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun 2015, serta menyejahterakan Kehidupan Nelayan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efisien dan berkesinambungan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya manusia yang handal dan profesional merupakan modal dasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan.
Selain mewujudkan visi dan misi KKP, Pusat Penyuluhan KP, BPSDM KP juga memiliki rencana strategis (Renstra), yaitu: Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan MINAPOLITAN dengan usaha yang bankable menuju industrialisasi perikanan nasional. Dalam kerangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan dua indikator kinerja Pusat Penyuluhan KP, yaitu:
(1) peningkatan persentase kelompok dengan usaha mandiri setelah mendapatkan pendampingan PPTK;
(2) peningkatan persentase materi penyuluhan menjangkau kawasan minapolitan oleh PPTK
Perwujudan kedua indikator ini di lapangan, memang bukan hal yang mudah; karena itulah Pusat Penyuluhan KP akan menyinergikan seluruh daya dan dana yang tersedia; guna percepatan perwujudannya. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut di atas; maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak tahun 2012 dengan penajaman persyaratan, sehingga memberi keyakinan bahwa PPTK tahun 2012 yang memenuhi persyaratan akan menjadi dinamisator dan penggerak utama yang mampu membantu Eselon I lingkup KKP dalam mencapai target kinerja.
Pada tataran penjabaran target keberhasilan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mencantumkan angka peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 353%; perikanan tangkap sebesar 6 % dan peningkatan sektor lainnya, maka tidak ada jalan lain, kecuali menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara massif dengan kebersamaan dan penyatuan persepsi. Upaya penyatuan langkah di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dimaksud merupakan implementasi dari sistem penyuluhan perikanan.
Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 harus memenuhi persyaratan dan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan petunjuk teknis tentang Penerimaan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 (terlampir) dan paling lambat sudah diterima oleh panitia di Pusat Penyuluhan KP tanggal 6 Januari 2012 baik melalui pos ataupun email

Jakarta, Desember 2011
Pusat Penyuluhan KP

Resume : Budidaya Belut Air Bersih

2011-12-13T19:52:00.000-08:00

Budidaya Belut Air Jernih
Kebanyakan dari kita beranggapan bahwa belut merupakan hewan yang hidupnya selalu di lumpur. Bahkan banyak para petani belut yang menggunakan lumpur/tanah sebagai media untuk budidayaan belut. Sebenarnya itu merupakan hal yang wajar karena memang pada dasarnya belut hidupnya di sawah yang biasanya ditanami tumbuh-tumbuhan seperti padi. Akan tetapi taukah anda bahwa ternyata belut dapat dikembang biakkan di dalam kolam yang berisi air seperti layaknya ikan?

Info-info Pelatihan Budidaya Belut silahkan klik :
http://tehnikbudidayabelut.blogspot.com/

Metode terbaru Budidaya Belut khususnya pembesaran adalah di "Air jernih (bersih / tanpa lumpur)". Metode ini sudah dicoba di beberapa petani yaitu Pati, Kudus, Semarang, Boyolali, Klaten dan Subang. Hasilnya sangat menakjubkan dalam kurun waktu 1 1/2 - 2 bulan pembesarannya sudah seukuran jari manis dan telunjuk tangan orang dewasa dengan pakan 100% cacing. Namun kita "tetap" menggunakan media lumpur dengan metode khusus untuk melakukan proses pembenihannya.

Budidaya belut di air jernih sangat efisien dan sangat menguntungkan. Caranya belut dari bibit tangkapan diadaptasikan dahulu ke dalam kolam yang komposisinya Lumpur yang nglenyet sedalam lutut orang dewasa, diatasnya gedebok pisang yang benar-benar busuk, diatasnya di taruhi jerami padi setelah itu diatasnya di kasih air jernih. Setelah satu bulan di taruh di kolam mediasi itu kemudian bulan keduanya Lumpur dikurangi tiap hari sampai habis, belum tidak kaget serta jadi terbiasa hidup diair jernih.

Pemberian pakan pokok yang disatrankan jumlah minimal perhari bulan pertama cacing merah dengan yuyu, bulan kedua dipakani cacing merah, cacahan keong, cacahan anak katak, cacahan ikan, bulan ke tiga diberi pakan keong separo dan anak katak, pada bulan ke empat sampai panen keong utuh dan anak katak utuh. Penggantian air rutin pada saat pemberian pakan yuyu, selama pemberian pakan keong pergantian air dilakukan seminggu sekali kita tetap menjaga air tetap jernih jangan sampai keruh karena pembusukan pakan.

Keuntungan dengan pembesaran belut pada air bersih, jumlah (yang berkaitan dengan kelangsungan hidup) dan pertumbuhan (yang berhubungan dengan penambahan bobot) dapat selalu terkontrol sehingga target produksi bisa lebih ter-realistis dan untuk jumlah penebaran bibit belut di air bersih bisa lebih besar (bisa 10 bahkan sampai 30 kali lipat dibanding dengan penebaran benih di media lumpur).

IKAN DAN KETAHANAN PANGAN

2011-11-17T18:59:00.000-08:00

Isu krisis ketahanan pangan yang semakin santer di tahun 2011 ini harus segera mendapat, bila tidak maka terpuruklah bangsa kita ini. Di beberapa Negara sudah mulai membatasi ekspor bahan pangan sebagai cadangan di masing-masing negara. Kondisi ini harus diantisipasi dengan mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan pangan import. Total impor bahan pangan sekitar US$ 5 M/tahun atau setara dengan 5% dari APBN (Kompas, Agustus 2009), dimana impor daging sapi sekitar 80.000/tahun atau sekitar 30% dari kebutuhan domestic, senilai US$ 480 juta (2009). Oleh karenanya kampanye makan ikan terus digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan harapan dapat mengurangi posisi konsumsi daging impor oleh bangsa Indonesia dan merubahnya menjadi mengkonsumsi ikan.

Apabila dicermati lebih jauh maka konsumsi ikan memberikan banyak manfaat dibandingkan dengan daging sapi, terutama Indonesia sebagai net fish exporter dengan impor ikan pada tahun 2009 hanya sebesar 143.640 ton atau hanya 2,5% dari kebutuhan ikan domestic dan sebagai bahan baku pengolahan untuk diekspor. Salah satu keuntungan yang menonjol adalah harga ikan yang lebih murah dengan kisaran harga yang sangat tinggi yang dapat memenuhi selera semua segmen konsumen. Bahkan data AP5I (Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia) menunjukkan bahwa harga protein ikan per gram sangat murah dibanding protein sapi, yaitu berkisar antara Rp.110,- hingga Rp. 200,-, dibanding Rp.325,- protein sapi. Selanjutnya, ikan juga merupakan komoditas yang dapat diterima oleh seluruh bangsa, agama serta suku dengan label halal tanpa perlu ritual penyembelihan. Keunggulan ikan daripada sapi secara lengkap dapat dilihat pada table dibawah.

Anomali iklim

Banyak kalangan berpendapat bahwa kelangkaan bahan pangan dipicu oleh adanya anomali iklim atau juga dikenal perubahan iklim. Hal ini bisa dimengerti dengan meningkatnya curah hujan yang berakibat pada kegagalan panen pada produk-produk pertanian. Cuaca yang buruk disertai gelombang di lautan juga menghantam nelayan sehingga banyak dari mereka yang tidak melaut.

Bersyukur anomali iklim tidak terlalu berpengaruh di bidang perikanan budidaya, bahkan banyak dari nelayan yang sekarang beralih ke kegiatan budidaya. Hal ini dapat terlihat dari keberhasilan capaian produksi perikanan budidaya yang sesuai target, bahkan mengalami kenaikan 101.86 % target sebesar dari 5,38 juta ton menjadi 5,48 juta ton pada tahun 2010 yang lalu. Namun demikian kita tidak boleh terlena dengan keberhasilan ini karena sebagian bahan baku pakan ikan masih tergantung pada hasil pertanian, diantaranya adalah jagung, kedelai, dedak, dan juga terigu dimana keberhasilan produksi bahan-bahan diatas sangat dipengaruhi oleh iklim. Apabila bahan tersebut sulit didapatkan maka harga pakan ikan juga akan membumbung tinggi yang berdampak pada biaya produksi ikan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan gerakan sejuta hektar minapadi yang dianggap tepat untuk mengantisipasi anomali iklim.

Kontrak Produksi

Sebagai wujud komitmen untuk terus mendorong pembangunan sektor perikanan budidaya guna ketahanan pangan, maka dibuatlah kontrak produksi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota. Nilai yang disepakati tentunya berdasarkan pada potesi serta kemampuan daerah dalam menggenjot usaha perikanan budidaya di wilayahnya. Kontrak produksi selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Provinsi Perikanan Budidaya

Sumatera 1,232,490

Nanggroe Aceh Darussalam 96,937

Sumatera Utara 129,037

Sumatera Barat 168,370

Riau 100,728

Kepulauan Riau 59,339

Jambi 56,731

Sumatera Selatan 288,630

Kepulauan Bangka Belitung 76,718

Bengkulu 32,320

Lampung 223,680

J a w a 1,773,532

Banten 96,500

DKI Jakarta 19,668

Jawa Barat 749,176

Jawa Tengah 341,452

DI Yogyakarta 82,699

Jawa Timur 484,037

Bali – Nusatenggara 1,311,891

Bali 196,800

Nusa Tenggara Barat 309,730

Nusa Tenggara Timur 805,361

Provinsi Perikanan Budidaya

Kalimantan 324,920

Kalimantan Barat 37,533

Kalimantan Tengah 32,434

Kalimantan Selatan 77,141

Kalimantan Timur 177,812

Sulawesi 1,853,354

Sulawesi Utara 139,090

Gorontalo 133,241

Sulawesi Tengah 374,450

Sulawesi Selatan 797,179

Sulawesi Barat 169,784

Sulawesi Tenggara 239,610

Maluku – Papua 351,315

Maluku 201,690

Maluku Utara 82,661

Papua 33,985

Papua Barat 32,979

Jumlah 6,847,502

Sumber : Ditjen Perikanan Budidaya

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Budidaya

2011-11-17T18:54:00.000-08:00

Dalam era perdagangan bebas, produk perikanan budidaya Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing, baik dalam mutu produk maupun efisiensi dalam produksi. Tantangan terbesar bagi produk pangan termasuk produk perikanan budidaya di Indonesia yang paling utama adalah keamanan pangan (food safety). Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan kesehatan dan keamanan pangan, menuntut seluruh pihak terkait dengan perikanan budidaya di Indonesia mengutamakan kualitas, baik untuk produk ekspor maupun konsumsi masyarakat.

Peningkatan mutu produk perikanan lebih diarahkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan mulai bahan baku hingga produk akhir hasil yang bebas dari bahan cemaran sesuai persyaratan pasar. Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Otoritas Kompeten yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai instansi penanggung jawab pengendalian penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil di masyarakat.

Sebagai dasar dalam pengendalian penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah disusun rangkaian peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 45/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan
2. PerMenKP No. PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. PerMen KP No. PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan Pada Pembudidayaan Ikan
4. KepMen KP No.KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
5. KepMen KP No. KEP.02/MEN/2007 tentang CBIB
6. Kep Dirjen PB No. 116/DPB/HK.150. D4/I/2007 ttg Pedoman Pelaksanaan Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Biologi & atau Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan;
7. Kep Dirjen PB No. 44/DJ-PB/2008 ttg : Petunjuk Teknis Sertifikasi CBIB
8. PerMenKP No. PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan & Peredaran Pakan

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menekankan pada upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk mendapatkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Peningkatan mutu produk perikanan budidaya lebih diarahkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan mulai bahan baku hingga produk akhir hasil budidaya yang bebas dari bahan cemaran sesuai persyaratan pasar. Kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mencakup:

1. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi usaha pembudidayaan ikan
2. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) bagi usaha pembenihan ikan
3. Pendaftaran Pakan bagi pakan ikan baik produksi dalam negeri maupun impor
4. Pendaftaran Obat Ikan bagi obat ikan baik produksi dalam negeri maupun impor
5. Monitoring Residu di tingkat pembudidaya ikan terhadap penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan

Sumber : Ditjen Perikanan Budidaya

Indonesia Berhasil Bawa Pulang 17 Nelayan dari Malaysia, 57 Lagi Masih Ditahan

2011-11-17T18:41:00.000-08:00

Selasa, 15 November 2011 20:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil advokasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap nelayan Indonesia yang bermasalah di luar negeri membuahkan hasil. Setidaknya sebanyak 17 nelayan Indonesia yang ditangkap Pemerintah Malaysia hari ini (15/11) diserahterimakan secara langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo kepada pihak keluarganya di Bandar Udara Polonia Medan.

Ia juga menegaskan bahwa pengembalian 17 nelayan yang ditahan di Penang, Malaysia ini merupakan bentuk komitmen dan perhatian Pemerintah Indonesia untuk selalu memberikan perlindungan terhadap nelayannya.

Cicip menjelaskan bahwa kegiatan advokasi yang dilakukan KKP dengan mengirimkan tim ke Malaysia untuk memberikan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan terhadap nelayan yang bermasalah di luar negeri.

Kegiatan ini merupakan penjabaran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : Per.15/Men/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pasal 776 - pasal 779.

Keberangkatan tim KKP ke Malaysia sejak 10 hari lalu dilakukan untuk membebaskan 23 nelayan Indonesia yang ditahan di Penang Malaysia. Hasilnya, sebanyak 17 nelayan berhasil dikembalikan ke tanah air untuk berkumpul kembali dengan keluarganya.

Sedangkan sebanyak 6 orang nelayan lainnya baru menjalani putusan pengadilan kemarin (14/11) dan akan segera dibawa pulang ke Indonesia. Keenam nelayan tersebut mendapat beragam putusan pengadilan, yaitu sebanyak 2 orang bebas, 1 nelayan (nahkoda) mendapat putusan penjara selama 5 bulan dan 3 nelayan lainnya mendapatkan hukuman 3 bulan penjara.

Pemerintah Indonesia akan duduk bersama dengan pemerintah Malaysia untuk menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan pelayaran nelayan di daerah perbatasan. Karena sering kali nelayan kita melewati perbatasan tanpa sadar karena keterbatasan peralatan, jadi bukan disengaja untuk mencuri.

Oleh karena itu kerjasama pengawasan dan sosialisasi perlu untuk ditingkatkan. Tapi sebaliknya kerjasama penegakan hukum juga akan ditingkatkan untuk oknum-oknum yang memang bermaksud untuk mencuri, ini berlaku untuk pencurian ikan di perairan tetangga dan di perairan kita sendiri, ucap Cicip.

Kegiatan advokasi terhadap nelayan akan terus diintensifkan KKP, mengingat saat ini tercatat nelayan Indonesia yang masih berada dalam tahanan Malaysia adalah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang telah menerima putusan pengadilan.

Putusan pengadilan yang diterima umumnya beragam, yaitu sebanyak 30 orang diputuskan hukuman pengadilan selama 6 bulan penjara, sebanyak 14 orang telah ditetapkan putusan pengadilan selama 5 bulan penjara, sebanyak 3 orang mendapatkan putusan pengadilan 4 bulan penjara, dan sebanyak 10 nelayan lainnya mendapatkan putusan pengadilan selama 3 bulan penjara.

Lokasi penahanan sebanyak 57 orang nelayan tersebut dilakukan di tiga lokasi, yaitu penjara Tapah, Perak sebanyak 6 orang nelayan, penjara Sebrang Perai, Penang sebanyak 2 orang, dan penjara Pokok Sena, Kedah sebanyak 49 orang nelayan. Selebihnya, nelayan Indonesia yang tertangkap di Malaysia masih ditampung di Detention Centre Juru, Penang sebanyak 2 orang dan Detention Centre Langkap Ipoh sebanyak 3 orang.

Dalam kunjungan kerjanya ke Medan kali ini, Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Wakil Gubernur juga berkunjung ke rumah Alm. Sdr. Eli Zailani di (nelayan Indonesia yang meninggal di tahanan Malaysia) Pantai Lebuh untuk menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga.

Tiba di Istana, Fadel Muhammad Cemberut

2011-10-18T17:57:00.000-07:00

Tiba di Istana, Fadel Muhammad Cemberut
Headline
Fadel Muhammad - inilah.com/Dok
Oleh: Laela Zahra
Nasional - Selasa, 18 Oktober 2011 | 17:06 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad tiba di Istana Kepresidenan dengan muka merengut.

Turun dari mobil dinas menterinya, Fadel nampak sibuk berbicara dengan sambungan telepon genggamnya. Wartawan pun membuntutinya, untuk mendapatkan jawaban tentang maksud kedatangannya ke Istana.

Usai berbicara di telepon seluler, Fadel merahasiakan maksud kedatangannya ke Istana yang tergolong awal untuk menghadiri pengumuman perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. "Rahasia dong," katanya di Istana, Senin (18/10/2011).

Dengan ekspresi wajah merengut dan kaku, Fadel menyatakan siap dicopot sebagai Menteri. "Saya siap di dalam maupun di luar (kabinet) demi untuk negara," katanya. [mvi]

BUAH MANGROVE JADI DODOL DAN SIRUP

2011-10-17T00:16:00.000-07:00

BUAH MANGROVE JADI DODOL DAN SIRUP

Walikota Jakutdukung penuhrencana FK3I itu

WALIKOTA Jakarta Utara H. Bambang Sugiyono menyambut baik rencana Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) DKI Jakarta mengolah buah mangrove menjadi dodol dan sirup.

Bambang Sugiyono mendukung program yang akan dilakukan para generasi muda apalagi memanfaatkan potensi buah mangrove menjadi bermanfaat dan mendatangkan penghasilan. "Tanaman tersebut merupakan satu - satunya jenis tan-aman pantai multi manfaat yang ada di DKI Jakarta," kata walikota yang didampingi Kasudin Kominfomas, Hasmi Chalid, dan sejumlah pejabat lainnya, saat menerima kunjungan pengurus FK3I, kemarin. Saat ini, pihaknya me-mang sedang memberdayakan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan menggali potensi yang ada. Bahkan setiap potensi yang bisa dikembangkan akan dipacu. "Hasil olahan buah mangrove ini akan dipasarkan di kawasan 12 Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara," jelasnya.

Walikota meminta Kasudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Utara, untuk terus membantu memfasilitasidan membimbing agar pemanfaatan buah mangrove bisa terealisasi.

LESTARIKAN LUNGKUNGAN

Menurut Ketua FK3I, Muhamad Irsyad, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pelestarian lingkungan. Selain itu menumbuhkan perilakumenjaga lingkungan khususnya di sekitar hutan mangrove di Jakarta Utara.

Di samping itu pihaknya akan melatih masyarakat di tiga kelurahan yakni, Pluit, Kamal Muara dan kapuk Muara. Kepesertaannya meliputi anggota PKK, pelajar SMP, SMA/K dan para guru lembaga swadaya masyarakat serta warga di tiga kelurahan itu. (lina/ak/o)

Sumber: PosKota,16Oktober2011, Hal.B3

GARAM TRADISIONAL DI MATA HASAN SAMPANG MADURA

2011-10-14T20:24:00.000-07:00

07/10/2010 - Kategori : Minapolitan
GARAM TRADISIONAL DI MATA HASAN SAMPANG MADURA

Oleh :
Achmad Subijakto, A.Pi., MP

Berbicara tentang garam, yang terbersit tentu rasa asin karena kita berpikir dengan rasa. Kalau sudah melibatkan rasa, maka yang paling utama adalah kepekaan lidah. Bahkan lidahpun punya spesifikasi khusus dimana hanya bagian sisi pinggir bagian depan saja yang peka terhadap rasa asinnya garam. Ini kenyataan, meski sebenarnya garam adalah komoditas masyarakat dengan potensi yang besar dan terbentang di depan mata, namun adalah kebetulan jika dihubungkan dengan kepekaan lidah manusia, tetap saja menjadi komoditas pinggiran yang dipandang sebelah mata. Jika rasa manis berada di ujung depan lidah, maka rasa asin cukuplah disisinya. Bahkan sampai-sampai, jika harga gula yang manis meroket, buru-buru pemerintah melakukan operasi pasar untuk menetralisir harga yang melonjak. Tapi kalau garam harganya melonjak bagaimana ? Sepertinya itu masih jadi impian yang harus segera diwujudkan.

Meski garam itu sendiri adalah komoditi yang akan selalu dibutuhkan manusia seperti halnya kebutuhan manusia akan makanan. Peran garam dalam sisi ekonomis masih dikesampingkan. Mungkin karena termasuk “bulk commodity” yang murah harganya sehingga kadang disepelekan leh sebagian kalangan masyarakat. Padahal, fungsi garam untuk konsumsi itu sendiri tidak dapat digantikan bahkan sekaipun oleh gula. Oleh karena itu, sifat garam menjadi sensitif dan layak diposisikan sebagai komoditi strategis.

Jika kita mau jujur, sebenarnya katagori garam sebagai industri yang strategis tidaklah berlebihan. Sebut saja selain untuk keperluan konsumsi rumah tangga, garam dibutuhkan juga oleh industri tertentu, baik sebagai bahan baku maupun penolong. Industri pengguna garam terbesar adalah industri chlor alkali, yang pada tahun 2009 kebutuhannya mencapai 1.560.000 ton. Selain industri khlor alkali, garam juga digunakan untuk pengasinan ikan, industri-industri makanan, tekstil, penyamakan kulit, garam mandi/spa, perminyakan, farmasi dan perkebunan.Total kebutuhan garam diluar garam konsumsi pada tahun 2009 berjumlah sekitar 2.395.000 ton. Dengan demikian maka total kebutuhan nasional pada tahun tersebut berjumlah 2.888.000 ton. Ini sungguh sangat srategis mengingat bahwa luas perairan kita 2/3nya adalah lautan yang notabene merupakan sumberbahan baku pembuatan garam.

Sayangnya, karena termasuk sebagai komoditas yang murah maka sejulah kebijakan pada akhirnya malah tidak mampu mengangkat harkat dan derajat para petani atau petambak garam. Bahkan harga garam ditingkat produsen tradisional perkilogramnya masih berkutat pada kisaran Rp. 350,- jika lagi panen besar. Namun harga tersebut dapat meroket menjadi Rp. 500,- jika garam sulit didapatkan dari petani/petambak. Ironis memang, dengan lahan 3,5 Ha tambak garam, pertahunnya cuma bisa panen rata-rata 70 karung zak pupuk atau setara dengan 7 ton. Itupun jika cuaca mendukung dengan tingkat panas matahari yang cukup sepanjang musim kemarau. Jadi jangan disamaratakan dengan pola kebutuha petani di sawah yang bercocok tanam di musim penghujan karena petambak garam hanya bisa berproduksi pada musim kemarau.

“Ya begini pak, saya pikir apa yang telah saya lakukan sudah maksimal, jadi tak mungkinlah untuk menaikkan produksi dengan luas lahan yang sama”. Ini adalah ungkapan keterbatasan sosok petani garam di Sampang Madura yang berada dalam keterbatasan dan hanya tergantung pada alam. Apalagi jka dihubungkan dengan cuaca ekstrim sepanjang tahun 2010 ini, beban petambak garam semakin berat karena bisa jadi garam yang akan dipanen tak dapat diambil hasilnya karena tiba-tiba turun hujan, Pupuslah sudah riwayat cita-cita untuk merubah nasib. menunjang dan mendukung seta mendorong mereka para petambak garam tradisional untuk dapat selalau mampu dan mau merubah sikap dan perilaku yang selalu tergantung pada alam dengan sifat keterbatasannya agar lebih berdaya dan justru mampu memanfaatkan alam, ilmu serta teknologi untuk dapat melakukan optimalisasi produksi.

Satu hal lagi yang patut kita pikirkan adalah pola pikir mereka para petambak garam yang merasakan bahwa apa yangmereka lakukan sudah maksimal dan tak mungkin menambah produksi lagi di lahan mereka karena keterbatasan ruang dan sifat dari bahan baku garam itu sendiri. Katakanlah kita ingin mereka lebih banyak memanfaatkan sir laut yang dialirkan kebak penampungan pembuatan garam agar lebih banyak air laut yang dapat diproses untuk menjadi garam, maka yang terjadi adalah justru garam akan sulit terbentuk jika mempercepat alur proses produksi secara tradisional ini. Meskipun demikian, sebenarnya mereka sudah banyak mengembangkan pola alur proses produksi garam. Hal ini bisa dilihat dengan adanya penggunaan kincir angin untuk memasukkan air laut ke bak penampungan dan mengalirkannya pada petak-petak proses penuaan air laut dengan tingkat salinitas yang semakin tinggi. Sampai akhirnya mengkristal menjadi butiran garam.

Pada akhirnya, peran pemerintah jelas sangat dibutuhkan untuk mendorong dan memacunya menjadi pelaku usaha petambak garam yang lebih mampu mengembangkan pola dan perilaku untuk melakukan optimalisasi produksi melalui program pengembangan kawasan Minapolitan garam yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih banyak cara yang dapat dimanfaatkan dalam mengemban kebijakan strategis ini. Baik melalui pemberdayaan dengan optimalisasi sarana dan prasarana tambak, alih teknologi tepat guna dan bimbingan serta pelatihan yang merupakan struktur inti dalam mengembangkan produktifitas sebagai pokok utama dalam meningkatkan produksi garam. Tidak hanya pemberian bantuan teknis tetapi yang lebih penting adalah mengubah pola dan perilaku untuk dapat menerima perubahan ilmu dan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara bijak, mudah dan tepat guna dengan biaya yang relatif murah.

Akankah hal ini dapat tercapai? Tentu saja kita masih memerlukan banyak strategi baru melalui inovasi baik dengan penelitian, perekayasaan dan pengkajian yang lebih mendalam untuk dapat meningkatkan produksi tanpa merusak lingkungan dengan mengedepankan sosio kultur budaya masyarakat setempat. Mengapa demikian? Karena hal paling sulit adalah mengubah sikap petambak garam dan bukan hanya pengetahuan dan keterampilannya. Membawa mereka lebih maju, mendorong mereka untuk lebih mandiri dan memupuk keinginan untuk berpikir secara luas adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah daerah dan pelaku usaha itu sendiri.

Pengembangan kualitas SDM menjadi pemicu bagi pertumbuhan produksi garam. Hal ini disebabkan potensi perairan dan luas lahan yang ada. Meski berdasarkan data yang ada dari seluruh pantai di Indonesia hanya 34.000 ha yang potensial untuk lahan penggaraman. Teryata dengan SdM yang ada pada saat ini baru sekitar 19.000 ha (56%) yang efektif dipakai untuk produksi garam.. Luas tambak garam ini tersebar di Jawa Timur, khususnya Madura seluas 11.867 ha (60,4%), Jawa Tengah seluas 2.748 ha (14%), Jawa Barat seluas 1.716 ha (8,7%), NTB dan Sulawesi Selatan masing-masing sedikit diatas 1.000 ha (masing-masing 0,5%), dan sisanya di NTT dan Sulawesi Tengah.

Masalah terakhir setelah produksi meningkat, perlu dipikirkan sistem pemasaran garam yang lebih transparan, mengedapankan kualitas mutu produk dan optimalisasi harga di tingkat petani dengan standar harga terendah yang disesuaikan dengan pola permintaan pasar terbuka. Kita tidak hanya bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi tetapi juga harus mampu menselaraskan program pengembangan kawasan minapolitan garam yang seiring dengan peningkatan permintaan garam di pasar bebas dengan segala macam peruntukkanya. Akhirnya apa yang menjadi pola pikir Hasan sang petani tambak garam akan dapat diarahkan dan diakomodir dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan SDM pelaku usaha garam secara efektif dan efisien.

Sumber : Hasil identifikasi kebutuhan pengembangan SDM garam di Madura, 2010

Mina Papilon Temanggung Wakili Jateng ke Tingkat Nasional

2011-10-14T00:18:00.000-07:00

Kamis, 29 September 2011 20:10:00
Ilustrasi (Foto : Dok)
TEMANGGUNG (KRjogja.com)

- Usai berhasil menyabet juara pertama lomba budidaya ikan hias 2011, kelompok petani mina Papilon dari kecamatan Parakan Temanggung mewakili Jateng untuk lomba yang sama ke tingkat nasional.

Slamet Saryono, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Kamis (29/9) mengatakan beberapa ikan hias yang dibudidayakan adalah ikan koki, cupang, koi dan komet.

Budidaya tidak hanya untuk kelas kontes, ikan yang dikembangkan juga untuk pangsa pasar kelas menengah ke bawah dan anak-anak.

" Harga dari jutaan rupiah hingga ribuan rupiah per ekor. Pemasaran mulai Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purwokerto dan kota lain, " katanya.

Dikemukakan beberapa kriteria yang mengantar Mina Papilon juara ditingkat Jateng adalah budidaya kontinyu, penerapan pengetahuan teknis budidaya ikan, dan dampak kegiatan mina tani pada sosial ekonomi seperti peningkatan ekonomi anggota dan warga sekitar.

" Mina politan sudah membina lingkungan yang salah satunya jadi sponsor kegiatan olah raga," katanya.

Kepala Bidang Perikanan M Hadi mengatakan pihaknya secara kontinu melakukan pembinaan baik secara teknis budidaya, ekonomi sosial, permodalan dan promosi atau pemasaran. " Kami dampingi petani, dan kini mulai membuahkan hasil," katanya.

Disampaikan penilaian lomba akan dilakukan oleh tim dari Kementrian Kelautan dan Perikanan pada 12 Oktober 2011. Dan kini petani sedang bersiap untuk penilaian itu. (Osy)

SELAYANG PANDANG POKDAKAN MINA PAPILON : Kelompok Pembudidaya Ikan Hias yang akan mewakili Prop. Jawa Tengah dalam LOMBA IKAN HIAS TINGKAT NASIONAL

2011-08-12T20:16:00.000-07:00

Selayang Pandang FInal

Sentra Garam yang Nyaris Dilupakan

2011-07-04T23:21:00.000-07:00

Tekad pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam harus direspons oleh pemerintah daerah dan investor. Dukungan pada masyarakat dan sektor industri garam diharapkan bisa memajukan kawasan sentra garam yang selama ini belum dilirik. Berikut laporan wartawan SP Heri Soba.

Bagi yang pernah melintas pada beberapa jal nr pantai utara Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Mbay (Kabupaten Nagekeo) hingga Maumere (Kabupaten Sikka), setidaknya akan memberikan dua ekspresi ekstrem. Kekaguman pada pesona eksotik pantai dan keluhan akan minimnya infrastruktur jalan. Kawasan utara Flores masih minim akses. Berbeda dengan kawasan selatan yang ramai dan sudah hidup sejak era 1920-an, perkembangan sejumlah permukiman dan kota-kota jasa cukup baik. Kawasan selatan sangat ditopang dengan jalur transportasi peninggalan Belanda. Padahal, jalur pantai utara relatif lebih datar dan sangat potensial untuk dikembangkan. Sisi utara maupun selatan Flores menyimpan banyak potensi kelautan dan perikanan. Sayang, potensi ini belum digarap optimal. Sejauh ini penulis belum membaca penelitian yang terperinci soal potensi sumber daya laut dan keterkaitan aktivitas masyarakat Flores. Untuk itu, dugaan yang paling utama belum ter-garapnya potensi laut adalahminimnya mental bahari dari masyarakat Flores dan NTT pada umumnya.

Namun, itu tidak berarti potensi laut belum dilirik. Sekalipun masih parsial, sejumlah pimpinan daerah di NTT mulai mencanangkan optimalisasi peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya laut. Salah satu yang pernah tercatat adalah Gerakan Masuk Laut (Gemala) yang didengungkan pada satu dekade silam. Lagi-lagi, gerakan ini sangat terbatas dan berhenti seiring dengan pergantian sang kepala daerah. Jauh sebelum booming rumput laut era 2006-an yang kemudian belakangan meredup, garam sebenarnya sudah diproduksi selama berpuluh-puluh tahun di kawasan pantai NTT. Indikasi ini bisa dilihat dari sebutan beberapa pemukiman bernama Kampung Garam di pantai utara Flores. Belakangan, produksi garam tradisional yang berlangsung turun-temurun tersebut semakin memudar dan hanya meninggalkan nama-nama kampung tanpa produksi garam. Sentra produksi skala kecil kemudian berubah fungsi dan para tenaga kerja lokal pun sudah semakin sulitdicari. Iomisnya lagi, seakan tak mau kalah dengan kondisi nasional soal impor garam, kawasan-kawasan di NTT yang tadinya memproduksi sendiri akhirnya harus mengimpor garam dari luar NTT.

"Dalam periode tertentu pasokan garam di Maumere dan Ende, serta beberapa kota lain justru didatangkan dari Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Bima," kata Kornelis Soge yang juga Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) NTT.

Rabu, 29 Desember2010, seakan menjadi tonggak pen-ting bagi NTT dan garam nasional ketika Wakil Presiden Boediono mencanangkan swasembada garam melalui program pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) di Desa Reporendu, Nangapada, Kabupaten Ende, Flores NTT. "Sebagai negara kepulauan, sebenarnya kita punya potensi untuk memproduksi garam tetapi sekarang kita impor garam untuk kebutuhan rumah tangga dan industri," kata Boediono saat itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dalam sejurnlah kesempatan mengatakan, untuk mewujudkanswasembada garam konsumsi pada 2012 dan swasembada garam industri pada 2015, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 90 miliar yang akan disalurkan melalui Program PUGAR. Dana tersebut akan didistribusikan ke 40 kabupaten/kota di 10 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Seiring pencanangan Wapres Boediono, sejumlah desa di pantai utara Flores dan beberapa hamparan di Kabupaten Kupang perlahan bangkitdari tidur panjang. Garam yang tadinya tak dilirik, kini se Jcan menjadi emas putih yang bakal mengubah nasib warga miskin. Harapan itu setidaknya terlihat dari antusiasme masyarakat Dusun Kaburea, Wolowae, Nagekeo, dan warga Paupanda, Kecamatan Wewaria, Ende, yang berharap suntikan modal untuk mulai memproduksi garam.

"Kami sangat berharap agar produksi garam bisa terjual sehingga kami bisa hidup lebih baik dari garam," kata Sapiah. seorang ibu berdarah Madura yang hampir 10 tahun memproduksi garam di Kaburea.

Berharap pada produksi garam masyarakat untuk menopang swasembada tentu tidak mudah. Industri dan produksi dalam skala besar harus didorong untuk meningkatkan jumlah produksi. Rencana membangun industri garam di NTT bukan berita baru. Sudah berkali-kali disiarkan media massa tentang komitmen, niat serta rencana pemerintah memberi kesempatan kepada investor untuk membangun industri garam di wilayah ini.

Kepastian Lahan

Langkah Pemkab Nagekeo mengalokasikan areal potensi lahan garam hingga 1.936 hektare (ha) perlu diacungi jempol. Sekalipun, sejumlah kalangan masih mengeluhkan kepastian lahan tersebut harus diperjelas sehingga belakangan tidak menjadi masalah baru. Dalam kawasan itu, 1.050 ha akan dikelola PT Cheetam Garam Indonesia. Jika investasi ini benar terlaksana maka sentra garam yang selama initerlupakan kembali dilirik. Mudah-mudahan, terobosan yang dilakukan ini akan menjadi pemicu untuk membangun kawasan sepanjang pantai utara Flores dan masyarakat sekitar.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Nagekeo Elias Tae sangat berharap agar program pendampingan masyarakat dan dukungan bagi perkembangan industri garam segera terealisir. Paling tidak, ribuan warga pesisir utara Nagekeo dan Ende yang selama ini hidup berdampingan dengan laut semakin merasakan manfaatnya. Produksi garam yang senantiasa masih dilakukan pun belum serius dikelola karena ketidakpastian harga dan pasar. Hal itu menyebabkan produksi garam masih dijadikan sebagai pekerjaan sekunder dan sekadar melengkapi mata pencaharian yang lain. Inilah ironi bisnis garam yang kabarnya sangat menggiurkan, tetapi tidak dirasakan para petani garam di seantero Nusantara ini. yang bertahun-tahun menderita bersama garam itu sendiri. Mudah-mudahan, produsen garam di sembilan sentra utama kabupaten/kota yang dicanangkan pemerintah bisa meninggalkan penderitaan tersebut. Saat ini sentra garam yang ditetapkan peemrintah adalah Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Nagekeo, dan sentra penyangga di sebanyak 31 kabupaten/kota. suara pembaruan 05 july 2011 hal.20

1,6 Juta Ton Garam Masih Diimpor

2011-07-04T23:11:00.000-07:00

KUPANG. KOMPAS - Potensi garam di Nusa Tenggara Timur harus segera dikelola. Kebutuhan garam nasional mencapai 2.855.000 ton, tetapi produksi dalam negeri hanya mencapai 1.245.000 ton, sisa 1.610.000 ton harus diimpor dari luar.

Sejumlah daerah potensial garam, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), belum dikembangkan secara maksimal. Usaru garam juga turut mengangkat ekonomi masyarakat setempat seperti di Provinsi NTT.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dalam kunjungan kerjanya di Kupang. NTT, Senin (4/7), mengatakan, pemerintah telah menetapkan harga garam kasar di tingkat petani dari Rp 300 per kg menjadi Rp 700 per kg. Kenaikan ini sebagai salahsatu cara memacu petani garam untuk menekuni usaha garam secara lebih profesional.

Pemerintah sejak tahun 2009 memberi perhatian terhadap potensi garam di NTT. Komitmen pemerintah itu ditindaklanjuti dengan usaha foto satelit potensi garam di Teluk Kupang. Hasil foto memperlihatkan, potensi garam di Teluk Kupang mencapai 6.100 hektar, di Nagekeo (Flores, NTT) seluas Z745 hektar, dan di Ende (Flores) 1.205 hektar. Total lahan potensial yang ditetapkan sebagai titik sentral industri garam NTT seluas 16.150 hektar.

Lahan penyangga tiga sentral industri garam itu tersebar di sembilan kabupaten, antara lain. Rote Ndao. Alor, Lembata. Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sikka. Total luas areal penyangga ini mencapai 2.750 hektar.

"Dalam pertemuan dengan pemda setempat, ada laporan mengenai upaya pengelolaan garam tersebut, seperti usaha pembebasan lahan, pengeringan tambak, dan pertemuan kelompok petani garam. Semua pihak harus mendorong upaya ini sehingga daerah potensial garam seperti NTT dapat memberi sumbangan berarti bagi kebutuhan garam nasional," kata Mari.

Kebutuhan garam nasional diperuntukan bagi industri Chlor Alkali Plant (CAP), industri aneka pangan, pengeboran minyak, dan kebutuhan rumah tangg

Sekretaris Daerah NTT Frans Salem mengatakan, PT Garam dari Madura sudah datang ke Teluk Kupang meninjau lokasi itu dan melakukan kerja sama dengan Pemkab Kupang. PT Garam serius menginvestasi di, Te-luk Kupang karena potensi garam terkait iklim dan kondisi teluk sangat mendukung. Sedangkan di Nagekeo, Flores, PT Cheetam Salt dari Australia sudah membangun kantor.

"Hanya PT Cheetam Salt butuh lahan seluas 1.050 hektar, sementara lahan tersedia baru 700 hektar," kata Salem. (Kem kompas 05 juli 2011 hal.11

VERIFIKASI P2MKP

2011-07-01T21:58:00.000-07:00

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat akan kualitas penyelenggaraan pelatihan di P2MKP, maka diperlukan adanya penilaian dan penetapan calon P2MKP menjadi P2MKP melalui mekanisme penetapan P2MKP Agar penetapan P2MKP dapat dilaksanakan secara e

Dalam mewujudkan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan "Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015", Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berperan secara aktif melalui kegiatan peningkatan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang ditempuh antara lain melalui pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada umumnya dilakukan secara mandiri oleh pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan. Peserta pelatihan berlatih dan tinggal di tempat pelaku utama yang sekaligus bertindak sebagai pelatih, dan usahanya menjadi obyek kegiatan berlatih.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan, pelaku utama tersebut berinisiatif untuk mendirikan lembaga pelatihan dari, oleh dan untuk masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, kegiatan pelatihan tidak lagi dikelola oleh pelaku utama secara perorangan melainkan oleh lembaga pelatihan tersebut.

Menyadari meluasnya pembentukan lembaga pelatihan tersebut yang diberi nama berbeda-beda, maka untuk memudahkan koordinasi dan pembinaannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengelompokkan lembaga pelatihan tersebut kedalam Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014, untuk mencapai target pemenuhan tenaga terlatih di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 47.000 orang, yang dicapai melalui penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat, dibutuhkan adanya pelatihan di bidang kelautan dan perikanan yang efisien dan efektif serta berkualitas.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan bagi masyarakat, diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan melalui lembaga pelatihan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat secara mandiri atau P2MKP dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat akan kualitas penyelenggaraan pelatihan di P2MKP, maka diperlukan adanya penilaian dan penetapan calon P2MKP menjadi P2MKP melalui mekanisme penetapan P2MKP Agar penetapan P2MKP dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan kegiatan pendataan P2MKP. Adapun tahapan P2MKP meliputi kegiatan sebagai berikut :

A. Identifikasi Calon P2MKP

Sejalan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dibidang kelautan dan perikanan, terdapat para pelaku utama dan pelaku usaha berinisiatif mendirikan lembaga pelatihan masyarakat dibidang kelautan dan perikanan, yang selanjutnya lembaga tersebut ditetapkan sebagai P2MKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2011.

Lembaga pelatihan kelautan dan perikanan dapat ditetapkan menjadi P2MKP dengan ketentuan :

a. memiliki usaha di bidang kelautan dan perikanan yang layak dicontoh, ditiru, dan/atau dipelajari oleh

pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan masyarakat lainnya;

b. melayani pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan masyarakat lainnya untuk kegiatan berlatih dan

magang;

c. mempunyai peralatan usaha yang sesuai dengan jenis usahanya;

d. menyediakan tempat belajar dan sarana akomodasi bagi peserta, baik di rumah pengelola maupun

di rumah masyarakat sekitar;

e. menyediakan tenaga pelatih/instruktur/fasilitator serta tenaga asistensi lainnya yang dibutuhkan untuk

mendukung penyelenggaraan pelatihan, baik pengelola lembaga pelatihan kelautan dan perikanan

tersebut maupun dari dinas/instansi pemerintah/swasta lainnya;

f. memiliki kepengurusan lembaga pelatihan kelautan dan perikanan yang dilengkapi dengan struktur

organisasi dan rincian tugas serta tanggung jawab masing-masing secara jelas;

g. memiliki sistem administrasi umum yang baik;

h. memiliki materi pelatihan sesuai dengan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang diunggulkan;

i. memiliki rencana kegiatan pelatihan tahunan; dan/atau

j. memiliki papan nama dengan alamat lengkap.

Ketentuan tersebut dilakukan identifikasi dengan melakukan penyebaran Formulir Identifikasi Calon P2MKP serta Surat Pernyataan Calon P2MKP. Apabila berdasarkan hasil identifikasi, lembaga pelatihan tersebut telah memenuhi ketentuan, selanjutnya diregistrasi.

B. Registrasi Calon P2MKP

Data calon P2MKP yang telah diidentifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dan/atau Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan kemudian diregistrasi dengan mengisi Formulir Registrasi.

C. Usulan Penetapan P2MKP

Usulan penetapan P2MKP dilakukan oleh :

a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dan/atau Badan Pelaksana Penyuluhan

kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan;

b. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota

yang membidangi perikanan dan/atau Badan Pelaksana Penyuluhan kepada Kepala Badan;

c. Kepala UPT lingkup Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dengan rekomendasi dari Kepala Dinas

Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan atau Badan Pelaksana Penyuluhan kepada Kepala Badan

melalui Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Usulan penetapan P2MKP dilakukan dengan melampirkan Formulir Registrasi dan Formulir Identifikasi yang telah diisi serta Surat Pernyataan Calon P2MKP.

Selanjutnya, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan menetapkan daftar calon P2MKP dan P2MKP prioritas yang akan dinilai, dengan mempertimbangkan kebijakan pelatihan yang sedang dan akan ditempuh serta pengembangan komoditas unggulan di kawasan minapolitan.

Tahapan selanjutnya dalam kegiatan ini adalah verifikasi lapangan. Verifikasi dapat dilakukan dengan :

a. Melakukan wawancara dengan pengelola calon P2MKP tentang sarana dan prasarana, ketenagaan,

kelembagaan, penyelenggaraan pelatihan, pengembangan usaha dan jejaring kerja.

b. Melakukan observasi untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kondisi yang ada.

c. Mengecek bukti fisik dokumen administrasi yang ada antara lain pencatatan kegiatan, pencatatan peserta

latih, struktur organisasi dan uraian tugas, kerjasama yang dilakukan, bahan ajar, dan lain-lain;

d. Melakukan pengisian Formulir Verifikasi berdasarkan wawancara, observasi dan bukti fisik;

e. Memberikan penilaian pada Formulir Penilaian berdasarkan data hasil verifikasi pada Formulir Verifikasi

yang telah diisi;

f. Mendokumentasikan kondisi sarana prasarana, proses usaha dan penyelenggaraan pelatihan;

g. Mencatat informasi tambahan lainnya, seperti pengelolaan pelatihan, permasalahan yang dihadapi,

potensi yang ada, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah, sedang dan akan dilaksanakan;

h. Petugas verifikasi pusat membawa formulir verifikasi dan formulir penilaian yang telah diisi oleh petugas

verifikasi daerah untuk direkap dan dibahas dalam sidang penilaian.

Adapun calon P2MKP yang diverifikasi oleh petugas dilapangan adalah sebagai berikut :

NO.

CALON P2MKP

DAERAH

1

BENING FOOD

BOGOR

2

CITRA DUMBO

BOGOR

3

BONI FARM

BOGOR

4

UD. HERI MITRA UTAMA

BOGOR

5

MINA ARTHA / MINA JAYA

YOGYAKARTA

6

WINNER PERKASA INDONESIA UNGGUL PEDULI WIRAUSAHA

DEPOK

7

eNHa FARM

DEPOK

8

ASA NUSANTARA

BOGOR

9

TUNAS BINA TANI TERPADU

BOGOR

10

OMEGA OUTLET

BOGOR

11

TELAGA BIRU

BOGOR

12

LUCKY FOOD

BOGOR

13

FAMILY FISH FARM

BOGOR

14

SWADAYA KENCANA

BANDUNG

15

BUHUN RAHAJA

BANDUNG

16

MINA LESTARI

BANDUNG

17

MINA PERKASA

BANDUNG

18

TANI MUKTI

BANDUNG

19

YAYASAN PALLAS

BANDUNG

20

IKHLAS SOSIAL

BANDUNG

21

TANI MUKTI

BANDUNG

22

IKHLAS SOSIAL

BANDUNG

23

MITRA SUKSES

BANDUNG

24

KANCRA MITRA

BANDUNG

25

MEKAR SALUYU

TASIKMALAYA

26

MEKAR MANDIRI

BANDUNG

27

MINA LAKSANA

TASIKMALAYA

28

MINA MUTIARA

BANDUNG

29

MINASA SALUYU

BANDUNG

30

TANI SADULUR

BANDUNG

31

JASA RAMA

BANDUNG

32

SEJAHTERA

BANDUNG

33

HASANUDIN BAHARI

INDRAMAYU

34

MINA CITRA LESTARI

CIREBON

35

KERSA MULYA BAKTI

CIREBON

36

ANTIKA LIGHTINGS

CIREBON

37

FLAMBOYAN

SUKABUMI

38

SRI BINTANG

SUKABUMI

39

PUSDIKLAT PERIKANAN YAYASAN AMAL BAKTI SUDJONO DAN TARUNO

SOLO

40

KARYA MINA UTAMA

SOLO

41

USAHA KARMINA

BOYOLALI

42

MINA UTAMA

BOYOLALI

43

LP3UP MINA MAS

BANYUMAS

44

MINA MITRA ADITAMA

CILACAP

45

MINA MANDIRI

CILACAP

46

KELOMPOK USAHA MAMI

KLATEN

47

JOKO SUSENO

KLATEN

48

ABDUL MUIN DJARI

KLATEN

49

MINA AGUNG

YOGYAKARTA

50

UD MAWAS

SURABAYA

51

CV. SRIKANDI MINA

SURABAYA

52

GRIYA KARYA TIARA KUSUMA

SURABAYA

53

VISINDO YAKIN PRIMA

PACITAN

54

TELUK BANTEN

BANTEN

55

MINAKARYA PERMATA

BANTEN

56

TAMAN ERPAK

BANTEN

57

MUKTI TANI II

BANTEN

58

MAMAD SOLI

BANTEN

59

MINA ASIH

KARAWANG

60

PATIN SENGON JAYA

SUBANG

61

UNIT PEMBENIHAN RAKYAT CITOMI

SUBANG

Kegiatan setelah verifikasi P2MKP akan dilanjutkan dengan sidang pleno untuk menetapkan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Demikian serangkaian kegiatan pelaksanaan penilaian dan penetapan Calon Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebagai upaya untuk mendapatkan standar penyelenggaraan pelatihan di P2MKP. Sedangkan, pembinaan P2MKP dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan P2MKP menjadi lembaga pelatihan yang lebih berkualitas

KKP AJAK DAERAH CIPTAKAN KEMANDIRIAN PANGAN

2011-07-01T21:49:00.000-07:00

01/07/2011 - Kategori : Siaran Pers
No. B.78/PDSI/HM.310/VI-/2011
Siaran Pers

KKP AJAK DAERAH CIPTAKAN KEMANDIRIAN PANGAN

Negara yang kuat ditandai dengan kemandirian, ketahanan serta kedaulatan terhadap sumber pangan guna memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kegiatan pengiriman ikan antar propinsi ini harus dilihat sebagai bentuk sikap dan komitmen kuat pemerintah dan swasta dalam menciptakan kemandirian pangan, termasuk kesatuan antar propinsi dalam penyediaan protein hewani. Disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad saat menerima suplai 1 ton ikan dari Sulawesi Selatan untuk DKI Jakarta sebagai upaya memenuhi kebutuhan protein hewani ibu kota, hari ini (1/7) di Balai Besar Karantina Ikan Soekarno-Hatta, Jakarta.

Lebih lanjut Fadel menyebut bahwa krisis pangan ditandai dengan kelangkaan stok, naiknya harga pangan serta hambatan perdagangan antar negara harus menjadi pemacu Indonesia dalam menciptakan kemandirian pangan di era globalisasi. Pengiriman bahan pangan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan langsung diterima pengusaha setempat untuk langsung didistribusikan ke pasar DKI Jakarta. "Kegiatan ini merupakan awalan dan harus diapresiasi serta terus ditingkatkan sehingga volume impor bahan pangan dapat ditekan dan lebih mendorong meningkatnya pengiriman bahan pangan antar propinsi, terutama ikan sehingga tercipta kemandirian pangan di Indonesia", tegasnya.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Viktor Nikijuluw menyebut bahwa kegiatan ini akan dijadikan model untuk menciptakan kemerataan sebaran produk hasil perikanan di wilayah Indonesia. Propinsi Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang Kawasan Indonesia Timur, sedangkan DKI Jakarta merupakan pasar potensial perikanan Nasional. Asisten Deputi I DKI Jakarta, Sylvana Murni menyebut bahwa kebutuhan ikan DKI Jakarta sebesar 249 ribu ton per tahun, dimana 121 ribu ton baru dapat dipenuhi dan sekitar 70 ribu ton per tahun dipenuhi dari impor. Supplay ikan dari luar wilayah ini merupakan peluang untuk mengurangi impor ikan, tuturnya. Guna memenuhi kebutuhan DKI Jakarta, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahril Yasin Limpo menyatakan siap memasok kebutuhan ikan DKI Jakarta.

Dalam kaitan itu, penguatan dan pengembangan produksi, konsumsi, serta pengelolaan sistem distribusi ikan yang dilakukan secara efektif dan efisien menjadi faktor kunci tewujudnya kemandirian pangan. Sebagai contoh adalah industri pengolahan ikan, utilitas rata-rata masih di angka 60-70% sehingga harus dipacu kembali agar utilitasnya meningkat melalui kerjasama antar propinsi dalam pertukaran komoditas pangan. Tingkat konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kesediaan ikan terus mengalami peningkatan. Dengan kata lain dibutuhkan pasokan yang kuat dan kontinyu kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi KKP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015. Meningkatkan konsumsi ikan nasional berperan penting dalam penyediaan sumber protein hewani. Secara tidak langsung program ini juga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan sehingga dapat menghindari ketergantungan pada pihak asing. Ketersediaan omega 3, 6, dan 9 pada ikan memberikan beberapa manfaat seperti: tumbuh kembang bayi lebih cepat, anak balita lebih aktif dan cerdas, serta terhindar dari beberapa penyakit. Ikan juga membutuhkan hanya sedikit energi untuk memasaknya, berbeda dengan daging yang membutuhkan lebih banyak energi. Segmen ikan juga beragam, artinya ikan dapat memenuhi berbagai kelompok masyarakat.

Pada tahun 2009, sekitar 80 ribu ton daging sapi atau senilai US$ 480 juta diimpor ke Indonesia. Apabila dibandingkan dengan produk perikanan, Indonesia masih tergolong sebagai negara eksportir ikan. Secara nasional konsumsi bahan pangan hewani berbahan perikanan lebih dari 50 persen dibandingkan komoditas lainnya (daging mamalia, daging unggas, telur, dan susu).

Jakarta, 1 Juli 2011
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc.

Narasumber:
1. Dr. Viktor Nikijuluw, M.Sc
Dirjen P2HP (HP.0811849273)
2. Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 0811836967)

--
Komunikasi Publik
Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3524856

JUARA I LOMBA STAND AGROMINA DIRAIH KKP

2011-07-01T21:39:00.000-07:00

25/06/2011 - Kategori : Siaran Pers

No. B.75 /PDSI/HM.310/VI/2011
Siaran Pers
JUARA I LOMBA STAND AGROMINA DIRAIH KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih gelar Juara I dalam lomba Gelar Agromina pada perlehatan akbar pada Pekan Nasional XIII Petani-Nelayan Andalan Tahun 2011 di Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Peserta lomba stand pameran pada Pekan Nasional XIII Petani-Nelayan Andalan diikuti oleh Pemerintah Propinsi se-Indonesia, Kabupaten/Kota se-Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan swasta Nasional, Koperasi, UKM dan Umum (Kelompok Tani, Nelayan, Peternak, Pekebun dan Masyarakat lainnya).

Penyerahan hadiah pemenang lomba stand Agromina dilakukan langsung oleh Menteri Pertanian dan disaksikan oleh Menteri kelautan dan Perikanan, Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, Wakil Komisi IV DPR RI, Bupati Kutai Kertanegara, dan ribuan masyarakat Petani-Nelayan yang memadati Gedung Bela Diri Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang (22/6).

Penilaian lomba stand pameran Agromina ditujukan untuk meningkatkan daya inovasi dan kreativitas peserta pameran pembangunan dalam menyampaikan pesan informasi melalui peragaan dalam bentuk visualisasi serta peragaan produk dan jasa. Unsur-unsur penilaian lomba stand Agromina meliputi pelayanan informasi, estetika dan keserasian dalam penyajian komoditas, dekorasi, kerapian dan kebersihan.

Pemenang juara I dalam lomba stand Gelar Agromina Pekan Nasional XIII Petani-Nelayan Andalan Tahun 2011 selain memperoleh trophy juga tanda penghargaan yang diterima langsung oleh wakil Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan diraihnya juara I lomba stand Gelar Agromina ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pekan Nasional XIII Petani-Nelayan Andalan Tahun 2011 ini, diharapkan akan memacu pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pengembangan inovasi baru di bidang tersebut dapat disebarluaskan secara efektif kepada masyarakat secara nasional, bahkan internasional, untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan Perikanan di Indonesia.

Jakarta, 24 Juni 2011
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc

Narasumber:
Kapusdatin
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (HP. 0811836967)

KKP MEMPERMUDAH MASYARAKAT PEROLEH INFORMASI

2011-06-24T22:42:00.000-07:00

No. B.73/PDSI/HM.310/VI/2011
KKP MEMPERMUDAH MASYARAKAT PEROLEH INFORMASI

Globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini secara langsung menjadikan informasi sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi, juga telah melahirkan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf usai menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyatakan, dengan kerjasama ini maka dipastikan masyarakat dengan mudah dapat berpartisipasi, memberi saran, dan melontarkan kritik terhadap setiap kebijakan dan program yang dikeluarkan KKP terutama menyangkut visi menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015.

Menurut Gellwynn, Kesepakatan Bersama bertujuan sebagai percepatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui peliputan dan penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Sedangkan ruang lingkupnya meliputi pendidikan dan pelatihan jurnalistik dan multimedia; pendampingan penyediaan bahan informasi; dan penyediaan data dan informasi.

Melalui peran LKBN Antara, sebagai kantor berita resmi Indonesia, diharapkan informasi-informasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk pengembangan SDM, dapat tersebarluaskan kepada masyarakat secara nasional, bahkan internasional, antara lain melalui website dan aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, informasi-informasi juga perlu disampaikan melalui TVRI sebagai televisi nasional yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia, termasuk kawasan pesisir, yang menjadi salah satu target KKP. Sebagaimana kita ketahui bersama, televisi merupakan salah satu media yang efektif dalam penyampaian informasi karena menggunakan audio dan visual sehingga pesan yang diterima dapat lebih mudah dipahami.

Dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KKP dengan LKBN Antara dan TVRI ini, diharapkan informasi-informasi penting di sektor kelautan dan perikanan serta pengembangan SDM di bidang tersebut dapat tersebarluaskan secara efektif kepada masyarakat secara nasional, bahkan internasional, baik melalui media elektronik tayangan televisi, media online, serta sarana lainnya, untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Jakarta, 21 Juni 2011
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc.

Narasumber:

Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 0811836967)

KKP ANGGARKAN BEASISWA UNTUK NELAYAN MISKIN

2011-06-24T22:37:00.000-07:00

24/06/2011 - Kategori : Siaran Pers
No. B.74/PDSI/HM.310/VI/2011
Siaran Pers

KKP ANGGARKAN BEASISWA UNTUK NELAYAN MISKIN

“Saya menginginkan masyarakat nelayan naik pendapatannya dan lebih sejahtera. Saya juga ingin anak-anak mereka sekolah dengan baik,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad pada Pekan Nasional (PENAS) yang diselenggarakan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, kemarin (22/6). Salah satu caranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengajukan anggaran bersama Kementerian Pendidikan Nasional kepada DPR untuk beasiswa bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan.

Menurut Fadel, menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk perikanan terbesar di dunia pada 2015 bukanlah perkara sulit, jika sumber daya manusia Indonesia handal. Pemberian beasiswa merupakan salah satu upaya KKP meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan nelayan. Selama ini KKP juga telah memberikan kartu nelayan, asuransi nelayan, serta sertifikat tanah bagi nelayan.

Pada acara PENAS tersebut, Fadel dan ribuan anggota KTNA yang hadir sempat melakukan video conference dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berada di Jakarta. Presiden memerintahkan para menteri dan kepala daerah untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Jakarta, 23 Juni 2011
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc.

Narasumber:

Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 0811836967)

INDONESIA JADI PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN PERAIRAN UMUM REGIONAL

2011-06-17T18:51:00.000-07:00

17/06/2011 - Kategori : Siaran Pers
No. B.70/PDSI/HM.310/VI/2011
Text Box: Siaran Pers

INDONESIA JADI PUSAT PENGEMBANGAN PERIKANAN PERAIRAN UMUM REGIONAL

Indonesia didaulat untuk menjadi Pusat Pengembangan Perikanan Perairan Umum Daratan Regional (Regional Center for Inland Fisheries Development). Demikian diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad usai mengikuti Pertemuan Tingkat Menteri yang dibuka oleh Wakil Perdana Menteri Thailand, Trairong Suwankhiri di Bangkok, Thailand hari ini (17/6). “Hal ini merupakan kehormatan bagi Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota SEAFDEC (South East Asian Fisheries Development Center) untuk menjadi tempat kegiatan sub komisi organisasi yang diprakarsai Jepang tersebut. Menurut Fadel, sebagai salah satu negara penghasil produk kelautan dan perikanan yang diakui dunia, peran Indonesia dalam pengembangan dan pembangunan sektor perikanan sangat dihargai oleh negara lain. Kehormatan bagi Indonesia lainnya adalah, dalam pertemuan tingkat menteri ini Indonesia dipercaya untuk menjadi wakil ketua mendampingi Thailand yang merupakan tuan rumah sekaligus ketua pertemuan tersebut.

Fadel menyatakan, hal penting lainnya yang disepakati oleh para Menteri Pertanian dan Perikanan ASEAN bersama Jepang dalam SEAFDEC kali ini adalah, Indonesia pada akhir tahun 2011 ditunjuk untuk menjadi tempat penyelengaraan pertemuan tingkat menteri guna membahas berbagai penyelesaian yang akan dilakukan dalam mengatasi terjadinya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang acap kali terjadi di Indonesia. Hal terakhir yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Bangkok kali ini adalah mengenai kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN serta kerjasama dibidang ketahanan pangan khususnya ikan hingga tahun 2020. Seluruh anggota SEAFDEC juga sepakat agar isu ancaman terhadap ketahanan pangan menjadi perhatian seluruh Negara anggota dengan Indonesia sebagai coordinator.

Disela-sela Pertemuan tingkat Menteri SEAFDEC, Fadel bersama Menteri Pertanian dan Asas Tani Malaysia, Dato Seri Noh Umar juga berkesempatan mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas mengenai penahanan nelayan kedua negara. Dalam pertemuan bilateral tersebut disepakati, bahwa penyelesaian kasus-kasus penahanan tersebut akan dilakukan secara kekeluargaan demi kebaikan dan kemaslahatan nelayan Indonesia dan Malaysia. Usai pertemuan bilateral baik Fadel maupun Omar sama-sama bersykur bahwa semua masalah penahanan nelayan yang ada selama ini telah dapat ditemukan solusinya. Baik Fadel maupun Omar hari ini juga menyepakati untuk mengutamakan kesejahteraan serta keamanan nelayan saat melaut.

Jakarta, 17 Juni 2011

Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Dr. Yulistyo Mudho, M. Sc

Narasumber
1. Syahrin Abdurrahman, SE

Dirjen PSDKP (HP.081311111123)

2.Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 0811836967)

--
Komunikasi Publik
Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3524856

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) P2HP

2011-06-15T22:46:00.000-07:00

Sejalan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan Perikanan yang telah ada sejak 2009, secara konsisten Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menelurkan program serupa yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP).

Program ini digadang menjadi motor pemberdaya dan peningkat pendapatan masyarakat. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) ikut menyelenggarakan program tersebut.

Program PUMP P2HP ini diharapkan bisa membantu wirausaha kecil bidang pengolahan dan pemasaran perikanan untuk meningkatkan skala usahanya sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka serta membuka lapangan kerja baru.

Tahun 2011 ini ditargetkan akan dikucurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUMP kepada 408 Poklahsar Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) yang tersebar di 51 kabupaten dan 22 provinsi seluruh Indonesia. Masing-masing kelompok akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 50 juta, sehingga total keseluruhan berjumlah 20,4 Miliar. Dana yang diberikan akan langsung dibelikan barang-barang sesuai yang tertera di Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun bersama tenaga pendamping. Adapun bidang usaha yang akan diberikan bantuan adalah usaha yang memberikan nilai tambah dan prospek yang baik bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu: pengolahan abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan, nugget ikan, kaki naga, sosis ikan, pengolahan rumput laut dan usaha pemasaran.

Tentang penerima paket bantuan tersebut, ada beberapa persyaratan dan seleksi dalam penentuannya yang akan dilakukan ditingkat kabupaten dengan dibantu tenaga teknis dan pendamping.

Adapun persyaratan khusus calon penerima PUMP P2HP 2011 adalah sebagai berikut:

* Memiliki profil usaha
* Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha mina
* Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh pengolah dan pemasaran
* Tercatat sebagai kelompok binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota
* Telah beroperasi minimal 1 tahun
* Memiliki kontinuitas pemasaran
* Satu POKLAHSAR hanya diperbolehkan mengusulkan satu jenis menu usaha PUMP-P2HP yang diprioritaskan untuk dipilih kelompoknya
* Satu POKLAHSAR hanya berhak memperoleh satu paket menu BLM PUMPP2HP

Menyoal tenaga pendamping, akan ada dua orang yang akan membantu mengawal Poklahsar pada kegiatan PUMP selama satu tahun. Tenaga pendamping ini diharapkan mampu membimbing dari mulai proses verifikasi berkas hingga berbagai aspek seperti manajemen, akses teknologi dan informasi, penetrasi pasar, bahkan sampai akses pinjaman modal ke perbankan. Sebagai salah satu upaya menyukseskan implementasi program PUMP-P2HP ini telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Sosialiasi dan Asistensi Pelembagaan PUMP- P2HP yang dilaksanakan di Mataram NTB tanggal 16-18 Februari 2011. Peserta sosialisasi yang hadir terdiri dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se Indonesia, 51 orang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan yang memperoleh alokasi BLM PUMP - P2HP.
2. Apresiasi dan Asistensi Pembekalan Tenaga Pendamping PUMP- P2HP yang dilaksanakan di Bali tanggal 30 Maret s/d 1 April 2011. Acara ini diikuti oleh 51 (lima puluh satu) orang peserta Tenaga Pendamping PUMP-P2HP.

KKP Gelar Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan Tenaga Pendamping PUMP, PUGAR dan Kawasan Minapolitan

2011-06-15T22:28:00.000-07:00

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), menggelar Apel Siaga bagi penyuluh perikanan pendamping program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan kawasan Minapolitan. Acara ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Kamis (21/4), di Ballroom Kantor Pusat KKP, Jakarta Pusat. Hal ini merupakan bentuk dukungan BPSDM KP terhadap tercapainya visi dan misi KKP, program pengembangan SDM kelautan dan perikanan pada tahun 2011-2014 diprioritaskan untuk mendukung percepatan program unggulan kelautan dan perikanan pro rakyat, yaitu PUMP, PUGAR, dan minapolitan, serta pencapaian indikator kinerja KKP berupa peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan.

Dalam sambutannya, Fadel mengemukakan, pada 2011 telah diluncurkan program PUMP untuk budidaya perikanan di 300 Kabupaten/Kota; penangkapan ikan di 121 Kabupaten/Kota; dan pengolahan ikan di 53 Kabupaten/Kota; serta PUGAR di 40 Kabupaten/kota pada 10 provinsi. Keberhasilan program-program ini bertumpu pada upaya pemberdayaan masyarakat, yang harus tertata, sinerjik dan sinkron dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk mensukseskan program PUMP dan PUGAR, BPSDM KP berkoordinasi dengan unit-unit Eselon I lain lingkup KKP, antara lain dalam bidang perikanan budidaya, BPSDM KP menyiapkan 342 Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), untuk perikanan tangkap 18 PPTK, untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 40 PPTK. Adapun untuk program PUGAR, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyiapkan 40 tenaga pendamping.

Dukungan unit Eselon I lingkup KKP terhadap kegiatan ini sangat diperlukan mengingat bahwa penyuluhan kelautan dan perikanan merupakan salah satu kegiatan utama BPSDM KP yang menjadi bagian penting untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di bidang kelautan dan perikanan bagi pengembangan usaha. Penyuluhan juga merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan kawasan minapolitan sebagai strategi dalam mendukung arah kebijakan KKP bagi kebijakan nasional lima tahun ke depan yaitu pro poor, pro job, pro growth dan pro sustainability. Perlu diketahui, saat ini, tercatat 6,5 juta orang pelaku utama pembangunan kelautan dan perikanan. Lebih dari 90 persen di antaranya bergerak pada usaha skala mikro, dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan SDM yang relatif rendah dalam memanfaatkan sumberdaya laut dan perikanan secara optimal. Untuk itu, peranan BPSDM KP, melalui peran para penyuluh perikanan dan tenaga pendamping yang bertindak selaku dinamisator, fasilitator dan motivator bagi pelaku utama/pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menjadi sangat sentral dan strategis.

Secara de jure keberadaan Penyuluh Perikanan telah eksis sejak diterbitkannya Permen PAN No. PER/19/M.PAN/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional yang menetapkan berakhirnya masa inpassing pada tanggal 31 Mei 2011. Saat ini tercatat sebanyak 2010 orang Penyuluh PNS dan masih terus berproses. Di samping itu, terdapat pula tenaga PPTK sebanyak 634 orang. Dengan demikian terdapat 2.644 orang penyuluh. Rencana Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Perikanan sampai dengan Tahun 2014 dibutuhkan minimal sebanyak 15.350 orang untuk menggerakkan sektor kelautan dan perikanan. Untuk tahun 2012 diajukan tambahan rencana formasi sebanyak 1.500 penyuluh perikanan. Dengan demikian keberadaan penyuluh perikanan dan tenaga pendamping dipandang amat esensial akan mampu mendorong aktivitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam akselerasi pertumbuhan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan nasional.

Menurut Kepala BPSDM KP, para penyuluh ini memiliki misi khusus dalam upaya mensukseskan program PUMP sebagai pendampingan pelaksanaan program tersebut. Pendampingan itu meliputi penentuan calon penerima program PUMP dan lokasi atau kawasan penerima PUMP. Dengan pendampingan diharapkan tata cara dan prosedur yang baik dan benar dapat dilaksanakan dalam program PUMP. “Selain penentuan calon penerima dan lokasi, penerima PUMP juga harus dibimbing dalam pencairan uang dari perbankan. Pendampingan juga tentang pengelolaan keuangan yang benar, pemilihan jenis komoditas sesuai dengan lokasi di satu kawasan, sampai pada pengelolaan usaha dan pemasarannya,” kata Sjarief.

Selain perlunya pengawalan atas keberadaan kegiatan PUMP, PUGAR, dan pengembangan kawasan minapolitan, Fadel juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara peneliti baik dari Perguruan Tinggi, Badan/Lembaga Riset maupun Insitusi Riset di lingkup KKP, KTNA, penyuluh perikanan, dan pelaku utama/pelaku usaha sebagai upaya menerapkan inovasi teknologi yang terekomendasi, termasuk kemudahan aksesibilitasnya. Dalam menjalankan tugasnya, kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan juga merupakan prasyarat dan harus dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah. Peranan penting lain yang dilakukan penyuluh adalah melakukan pendampingan usaha, terkait dengan teknologi, informasi dan kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan penyuluhan yang efektif. Semua penyuluh perikanan PNS, tenaga pendamping, penyuluh perikanan swadaya, Kelompok Pelaku Utama, Peneliti, serta aparat dinas kelautan dan perikanan, dihimbau Fadel agar dapat menyatukan langkah guna mewujudkan visi dan misi KKP.

Fadel berharap keberadaan apel siaga ini dapat menyatukan hati dan pikiran untuk menyelaraskan gerak langkah dalam mensukseskan program-program pemerintah dan melaksanakan amanah masyarakat. “Saya mengharapkan dukungan dan komitmen para penyuluh perikanan dan tenaga pendamping untuk mengawal dan mensukseskan program PUMP, PUGAR, dan kawasan Minapolitan,” ujarnya.

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya TA.2011

2011-06-15T22:09:00.000-07:00

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menghendaki Indonesia menjadi produsen produk perikanan terbesar pada tahun 2015, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mencanangkan program peningkatan produksi dari 4,7 Juta Ton pada tahun 2009 menjadi 16,8 Juta Ton pada tahun 2014 atau meningkat 353 % selama lima tahun dan sesuai dengan misi Kelautan dan Perikanan yang ingin mensejahterakan masyarakatnya khususnya pembudidaya ikan, maka pada tahun 2011 dicanangkan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya.

Kegiatan ini dilaksanakan karena dilatarbelakangi bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pembudidaya ikan masih tergolong miskin, dan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Mulai tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program Pengembangan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Upaya pengentasan kemiskinan di sektor kelautan dan perikanan tersebut, selanjutnya direncanakan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Tahun 2011 dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan skala mikro.

PNPM Mandiri KP merupakan upaya kegiatan pemberdayaan diantaranya melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan dalam wadah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Pokdakan merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PUMP-PB untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUMP-PB, Pokdakan didampingi oleh Tenaga Pendamping (Penyuluh atau PPTK) dan dilakukan peningkatan ketrampilan pendukung. Melalui pelaksanaan PUMP-PB diharapkan Pokdakan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola pembudidaya ikan.

Untuk mencapai tujuan PUMP-PB, yaitu medorong peningkatan produksi, menumbuhkan wirausaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya di pedesaan, PUMP-PB perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan KKP maupun Kementerian/Lembaga lain di bawah payung program PNPM Mandiri. Disamping itu, program PUMP-PB diupayakan juga dapat mendukung kegiatan pembangunan kawasan minapolitan khususnya minapolitan perikanan budidaya.

Dengan demikian kegiatan PUMP-PB diharapkan akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan pada tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya.

SUKSESKAN PUMP-PB MELALUI PERCEPATAN DAN KECERMATAN DALAM PELAKSANAANNYA PDF

2011-06-15T22:07:00.001-07:00

Memasuki pertengahan tahun anggaran 2011, berbagai kegiatan terus digenjot pelaksanaanya, tidak terkecuali pelaksanaan PUMP-PB (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan perikanan Budidaya). Koordinasi kegiatan PUMP-PB ini dibungkus dalam kegiatan Temu Koordinasi Pembinaan Kewirausahaan Perikanan Budidaya yang dalam kesempatan ini mengangkat tema Sukseskan Kegiatan PUMP-PB Melalui Percepatan dan Kecermatan Dalam Pelaksanaannya. Tema ini diusung mengingat banyaknya perubahan

dalam petunjuk pelaksanaan PUMP-PB. Dengan pertemuan ini diharapkan dapat menyamakan presepsi masing-masing pelaksana dalam menjalankan program PUMP-PB. Program ini semula mengacu pada ketentuan bahwa pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu 40%, 30% dan 30%, maka pelaksanaan saat ini mengacu pada Surat Edaran dari Ditjen Perbendaharaan No. S-4219/PB/2011 tertanggal 27 April 2011 dimana pencairan dana dapat dilakukan dengan satu kali tahapan penuh tanpa ada pemotongan.
Temu koordinasi diselenggarakan di Hotel Horison Semarang secara maraton pada tanggal 23 hingga 25 Mei 2011. Dalam arahan malam itu, Dirjen Perikanan Budidaya, Dr. Ketut Sugama, menekankan pentingnya pembentukan wirausaha-wirausaha baru. “Masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai wirausaha sedikit sekali yaitu kurang dari 0,24% dan seharusnya yang ideal adalah 2% dari jumlah penduduk baru bisa menggerakkan roda perekonomian agar negara tersebut menjadi maju”, katanya lebih lanjut. Oleh karenanya PUMP-PB ini didesign untuk mencetak wirausaha-wirausaha perikanan budidaya yang tangguh dan handal. Ditambahkannya bahwa kegiatan PUMP-PB bersifat sosial yang benar-benar menyentuh ke masyarakat.

Pemberian dana PUMP-PB yang langsung melalui transfer ke rekening kelompok dengan tujuan agar bantuan tersebut dapat diterima secara utuh untuk digunakan sebagai modal usaha budidaya ikan. Bantuan tersebut dikelola oleh kelompok yang bersangkutan dengan sistem manajemen usaha bersama yang bertujuan untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) para pembudidaya ikan yang bergabung pada kelompok tersebut dan memudahkan pembinaannya.

Kesempatan tersebut juga digunakan oleh Dr. Tri Hariyanto, Direktur Usaha Budidaya, untuk menyampaikan kemajuan kegiatan PUMP-PB. Hingga akhir mei ini beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah (i) sosialisasi PUMP-B ke daerah-daerah; (ii) Pembentukan Tim Teknis/ Tim Pembina yang berada di tingkat Kabupaten / Kota dan Propinsi; (iii) identifikasi seleksi calon lokasi dan calon penerima dana, yang sebagian besar telah dilaksanakan oleh Tim Teknis di Dinas Kabupaten/Kota; dan (iv) Penyusunan dan verifikasi dokumen administrasi dana PUMP-PB, yang telah dilakukan oleh sebagian daerah. Disampaikan pula bahwa proses pencaian bantuan PUMP-PB dapat dicairkan pada bulan Juni nanti.

PUMP-PB ini mendapatkan sorotan serta dukungan dari DPR RI, “Bila pelaksanaan PUMP-PB tahun 2011 dapat berjalan dengan baik maka dana PUMP-PB tahun 2012 akan kita tambah” ujar Firman Subagyo, M.Si., Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Lebih lanjut Firman menambahkan bahwa peningkatan produksi perikanan sangatlah penting mengingat kebutuhan protein masyarakat yang belum terpenuhi, dimana ikan merupakan sumber protein yang murah. Keprihatinan akan nasib bangsa ini juga diungkapkannya saat melihat bahwa mutu gizi masyarakat Indonesia berada pada 110 di tingkat dunia, dimana masa depan bangsa ini tergantung dari kecerdasan generasi muda yang salah satunya didapat dari sumber protein. Ia juga menyampaikan bahwa ikan merupakan sumber protein yang murah, namun masyarakat lebih bangga mengkonsumsi tahu / tempe, tetapi mereka lupa bahwa bahan baku tahu / tempe yaitu kedelai hampir sebagian besarnya adalah import.

Program PUMP-PB yang dirancang pemerintah ini dirasa tepat oleh Firman, mengingat 63,4 % masyarakat hidup di pedesaan dimana mayoritas pekerjaan mereka adalah dalam sektor pertanian, dimana perikanan termasuk didalamnya. Pemberian dana bantuan hibah ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang sebagian besar (80%) skala usaha mikro dengan lahan kurang dari 0,3 Ha. Dengan luas lahan yang kecil, maka tidak bankable, sehingga pembudidaya sulit berkembang. Kalaupun mendapat fasilitas kredit, maka hanya habis untuk hidup sehari-hari. Lebih lanjut Firman mengingatkan bahwa pelaksanaan PUMP harus mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Dalam pelaksanaan ini jangan ada sepeserpun yang meminta dana PUMP tersebut kepada masyarakat sebagai tanda terimakasih.

Dukungan suksesnya PUMP-PB juga dilontarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP). Beberapa program yang digelontorkan diantaranya adalah menugaskan 362 orang Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) di tiap Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan efektifitas dan keberhasilan PUMP DJPB ditentukan oleh peran tenaga pendamping di lapangan. PPTK ini telah dibekali dengan pelatihan dalam bidang budidaya ikan. Selain itu, BPSDM KP mulai menggandeng seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk mendukung penyiapan tenaga kerja yang handal dalam bidang kelautan dan perikanan.

Tenaga pendamping ini nantinya tidak hanya melakukan pendampingan secara teknis, namun juga memberikan bimbingan manajemen usaha kelautan dan perikanan. Mereka ini juga akan membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi serta pasar. Tugas PPTK juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Dinas sesuai Pedoman Teknis;

Meskipun PUMP–PB ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat, namun Rohmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, berpesan agar Tim Teknis dapat terus memberikan pendampingan serta bimbingan agar masyarakat mampu memanfaatkan dana yang ada. Jangan sampai pemberian dana bantuan merusak mental masyarakat, menjadikan masyarakat dengan sifat mental “menjadi penadah” bantuan. Peningkatan kapasitas pembudidaya juga sangat diperlukan terutama (i) pemberian motivasi (ii) peningkatan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan; (iii) perbaikan etos kerjs: rajin, ulet, semangat, gemar menabung, dll; dan (iv) pengembangan akhlak mulia. Beberapa strategi jitu untuk keberhasilan PUMP-PB yang dikemukkannya adalah:

1. Pemilihan lokasi yang harus sesuai dengan kondisi budidaya. Sebagai contoh jangan sampai budidaya E.cottonii dipelihara di arus yang besar walaupun air di lokasi tersebut jernih serta sesuai untuk budidaya rumput laut.
2. Besarnya usaha yang dilakukan harus memenuhi skala ekonomi
3. Pokdakan harus menerapkan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) yang dapat memberikan jaminan keamanan pangan serta budidaya ikan yang berkelanjutan.
4. Menerapkan system bisnis secara terpadu, mulai dari produksi hingga ke penanganan dan pengolahan hasil panen, sampai pasar.
5. Penyediaan sarana produksi berkualitas dengan harga yang relative murah.
6. Penyediaan permodalan dengan bunga yang relative murah dan persyaratan lunak.
7. Penyediaan infrastruktur: irigasi, jalan, listrik, Telkom, air bersih, pelabuhan dll.
8. Penciptaan iklim investasi yang kondusif
9. Penelitian dan pengembangan

Program PUMP-PB yang dilaksanakan oleh 2000 pokdakan (kelompok pembudidaya ikan) di 300 Kabupaten/Kota dengan pendanaan kurang lebih 200 milyar, kedepan dapat menjadi sarana pemberdayaan yang benar-benar mampu mencetak wirausaha bidang perikanan yang handal dan berdaya saing. “Wirausaha-wirausaha inilah yang nantinya dapat membangkitkan semangat berwirausaha di bidang perikanan budidaya, sehingga semua potensi lahan dan air yang ada di wilayah pedesaan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk usaha budidaya ikan guna meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut”, ujar Ketut Sugama.

Selain itu PUMP-PB juga diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada pangan nasional dan target konsumsi ikan per kapita. Tentu saja semua ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana saat ini angka kemiskinan di Indonesia menurut dapat BPS tahun 2011 masih mencapai 31.2 juta orang atau hampir 14 % dari total penduduk Indonesia. Data BPS ini masih menggunakan standar angka kemiskinan yaitu penduduk miskin yang berpenghasilan kurang dari Rp. 212.000,-/orang/bulan. Bahkan menurut Rohmin, bila standar kemiskinan menggunakan standar bank dunia dengan kategori masyarakat miskin adalah yang berpenghasilan kurang dari $ 2/hari maka lebih dari 47 % penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan.

Memang dalam pelaksanaan PUMP-PB, beberapa kendala tentu saja ditemui. Dr. Tri Hariyanto menyampaikan bahwa ketersediaan dana pendampingan serta pembinaan pasca penyaluran dan pemanfaatan BLM PUMP-PB baik di daerah maupun di pusat sangat minim, bahkan hampir tidak ada dari APBD, sehingga dikhawatirkan pengawasannya lemah dan pelaporannya tidak berjalan dengan baik. Selain itu penempatan PPTK juga akan dikaji ulang oleh pemerintah mengingat dalam penempatan PPTK oleh BPSDP-KP kurang proporsional, satu pihak ada yang berlebih tapi di pihak lain ada yang kurang.

TEKNIK PEMELIHARAAN BUDIDAYA BELUT DI AIR BERSIH

2011-06-13T23:58:00.000-07:00

Tehnik Pemeliharaan
Budidaya Belut sebenarnya tidak sulit dan juga tidak mahal. Masyarakat yang memiliki lahan sempitpun dapat memelihara belut. Secara Teknis Budidaya dan pemeliharaan belut (monopterus albus) hanya memerlukan perhatian dalam memilih tempat/lokasi budidaya, pembuatan kolam, media pemeliharaan, memilih benih, perkembangbiakan belut, penetasan, makanan dan kebiasaan makan serta hama. Disisi lain kita juga memerlukan tata cara panen, pasca panen, pemasaran dan pencatatan analisa usaha dalam melakukan Budidaya belut.

Pemilihan Bibit
Bibit belut yang paling bagus untuk di budidayakan adalah bibit yang di hasilkan dari hasil budidaya (pembenihan sendiri), walau bibit hasil tangkapan masih tetap bisa hidup dan bisa di besarkan di air besih. Tetapi jika dalam cara penangkapannya tidak benar, belut bisa lama jika dibesarkan karena mengalami stres sehingga kita harus mengadaptasinya terlebih dahulu dengan waktu yang cukup lama (tergantung tehnik perawatannya), kalau tehnik perawatannya salah, belut hasil tangkapan tersebut bisa mengalami kematian.

sumber
http://belut.yolasite.com/budidaya-belut/teknik-pemeliharaan-budidaya-belut

Seperti contoh bibit belut yang di hasilkan dengan menggunakan setrum : cara penangkapannya dengan Voltase terlalu tinggi, untuk pengadaptasianya bisa mencapai 1 bulan bahkan bisa lebih dan jika dalam Proses pengaptasian salah, bisa mengakibatkan kematian pada waktu pemeliharaan.

Jika dalam waktu menangkapnya (belut) dengan menggunakan alat setrum, apabila stik strum mengenai badan belut, belut tidak akan bisa tahan hidup lebih lama.

Belut hasil setruman akan tetap bisa hidup dan bisa dibesar di air bersih jika cara penangkapannya dengan tehnik yang benar misal: Voltase strum tidak terlalu besar, stik strum tidak mengenai badan belut, waktu penyetruman, tidak terlalu lama (belut tidak sampai kaku) dan Belut yang kita ambil dari tanah/lumpur yang subur itu juga sangat berpengaruh.

Ciri-ciri bibit belut hasil Setruman antara lain: Pada bagian dubur berwarna kemerahan, pada bagian insang juga berwarna kemerahan. jika stik setrum mengenai badan belut, pada badan belut tersebut dalam waktu 2 hari atau lebih akan timbul luka seperti koreng dan lama-lama belut akan mati.

Ciri-ciri Bibit Belut

Tidak semua bibit belut bila kita pelihara akan bisa besar, adapun ciri-ciri balut yang bisa besar dan tidak bisa besar bila kita budidayakan antara lain:
Bibit belut yang warna hitam dari kepala sampai ekor , bibit ini tidak bisa besar.
Bibit belut yang berwarna kemerah-merahan terang disekujur tubuhnya,bibit ini tidak bisa besar.
Bibit belut yang berwarna hitam dan panjang, lambat pertumbuhannya atau kemungkinan tidak bisa besar walau lama dipelihara.
Bibit belut warna hitam kepala lebih besar (tidak proporsional) tidak baik untuk dibudidayakan karena tidak bisa besar. Bibit ini kalau dipegang terasa agak keras.
Bibit belut yang berwarna abu-abu paling besar seukuran jempol tangan namun perkembangannya sangat lambat.

Bibit yang berwarna dominan coklat dan kehijau-hijauan seluruh tubuhnya,bibit ini bisa besar bila di budidaya dan Bibit ini kebanyakan di dapat dari sawah
Bibit belut yang dominan warna "coklat bening" dan totol-totol hitam sangat bagus untuk dibudidayakan karena cepat besar dalam waktu singkat.

Bibit yang paling bagus, warna rata-rata punggung kuning kecoklatan dan ada batikannya di bagian ekor, Di bagian Kepala ada "coretan-coretan" warna kuning, dada berwarna kuning / oranye. bibit ini bisa mencapai ukuran sebesar pergelangan tangan orang dewasa.
Namun bibit belut yang sudah kita yakini termasuk jenis belut yang bisa besar dan sudah memiliki ciri-cirinya, khusus untuk bibit belut yang di hasilkan dari tangkapan alam, bahwa sanya belut tersebut ada yang tetap tidak mau besar bila kita budidayakan baik di media lumpur ataupun di media air bersih. Akan tetapi mereka(belut) diperoleh ada dari sawah yang subur dan tidak subur atau kurang subur , bisa jadi yang berwarna kuning pun,ada yang Kuntet, karena bibit belut tersebut hidup di areal persawahan yang tidak banyak cacing Lor sawahnya.Sehingga pertumbuhannya terganggu. Dan ini ditunjukkan dengan banyak ditemukannya bibit seukuran Finggerling atau jari kelingking sudah matang gonad (perutnya sudah banyak mengandung butiran telur yang berwarna kuning), Kalau mereka sudah mengeluarkan telurnya, lalu kita tangkap untuk dipelihara, bisa jadi Tidak Bisa Membesar walupun sudah dipelihara selama lebih dari 4 bulan, akan tetapi masih bisa bertelur, karena fa’al tubuhnya sudah mendukung (dewasa) matang gonad walaupun badannya kecil.Karena lingkungannya kurang Gizi(kurang asupan makanan cacing lor dll).

Proses Karantina
Karantina sepertinya merupakan sebuah kosa kata yang cukup popular di kalangan para pemelihara atau pembudidaya belut maupun jenis ikan lainnya, sebelum berbicara lebih jauh tentang ini, mungkin lebih baik kita memahami apa maksud dan tujuan dari karantina itu sendiri.

Karantina boleh disebut juga sebagai suatu kegiantan untuk mengisolasi atau memisahkan sesuatu dari lingkungan tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dalam hal pemeliharaan atau pembudidaya, kita melakukan karantina dengan tujuan untuk menjaga agar belut yang akan kita budidayakan sudah benar-benar sehat atau tidak terjangkit penyakit tertentu yang dibawa oleh bibit belut yang akan kita tebar.

Latar Belakang
Yang banyak terjadi di kalangan pembudidaya belut terutama pembudidaya pemula adalah kurang paham benar apa yang menjadi maksud dan tujuan karantina untuk memaksimalkan hasil karantina tersebut.
Sebelum berbicara lebih jauh akan maksud dan tujuan karantina alangkah baiknya kita untuk terlebih dahulu memahami latar belakang dari kegiatan ini.

Setiap mahluk hidup, hidup di komunitas / lingkungan mereka masing – masing, dan setiap komunitas hidup antara yang satu dengan yang lain tidaklah sama.

Antara lingkungan yang satu dengan yang lain mempunyai banyak perbedaan, walaupun juga memiliki kesamaan. Sedangkan mahluk hidup sendiri mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkunngan hidupnya.

Untuk lebih memahami kita ambil contoh manusia. Seorang petani yang menanam padi disawah tidak merasa gatal walaupun seharian berendam di lumpur yang basah dan kotor, akan tetapi seorang pekerja kantoran yang mencoba membantu petani menanam padi di sawah, merasa gatal – gatal pada kulitnya bahkan sampai menderita iritasi.

Begitu juga anggota keluarga petani keesokan harinya perut mereka merasa kurang nyaman karena pada malam sebelumnya makan makanan yang dibawa oleh “ si pekerja kantoran “.

“ Si Petani “ sendiri karena tidak punya makanan tetap makan makanan “Si Pekerja Kantoran” dan lama – lama terbiasa.

Begitu juga petani yang bermalam di rumah pekerja kantoran, keesokan harinya sakit demam karena semalaman tidur di kamar yang menggunakan AC ( Air Conditioning ).

Begitu juga anggota keluarga “ si pekerja kantoran “ tertular penyakit kulit karena menggunakan handuk mandi yang pernah digunakan petani tersebut.

Kalau kita menyimak ilustasi diatas mungkin kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

• Setiap mahluk hidup dapat menyesuaikan atau beradaptasi terhadap lingkungannya.

• Dalam proses adaptasi terhadap lingkungan setiap mahluk hidup bisa mengalami “ganguan”
• Setiap mahluk hidup dapat menjadi sarana ( carrier ) “penyakit” terhadap lingkungan barunya.
• Mahluk hidup yang sehat belum tentu tidak mengandung “ bibit penyakit “.
• Apabila mahluk hidup dapat menyesuaikan dengan lingkungannya berarti mahluk tersebut sudah memiliki kekebalan ( imum ) terhadap “ penyakit di lingkungannya “.

Jadi meskipun bibit Belut yang baru didatangkan sudah kelihatan sehat belum tentu bebas dari bibit penyakit. Demikian juga belut yang sudah ada di kolam kita belum tentu bebas dari bibit penyakit walaupun belut tersebut sehat.

Mungkin dari gambaran diatas kita sedikit bisa memahami langkah – langkah untuk melakukan kegiatan karantina.

Tujuan
Yang seharusnya menjadi tujuan dari karantina adalah untuk menjaga agar belut yang telah kita miliki tidak tertular bibit penyakit yang mungkin dibawa oleh belut yang baru.
Selain itu maksud dan tujuan karantina adalah untuk menyesuaikan lingkungan hidup belut yang baru dengan lingkungan asal sehingga bila belut yang baru kurang dapat beradaptasi dan mengalami gangguan tidak menjangkiti belut yang lainnya atau yang sudah kita miliki.

Kegiatan Karantina.
Apakah setiap bibit belut baru wajib karantina ???

Karantina/Pengadaptasian
- tidak semua belut mudah meyesuaikan dengan lingkungan baru (media air bersih) terutama belut yang dihasilkan dari hasil tangkapan alam.

- Biasanya belut tertentu akan mengalami “gangguan” sebelum dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya.
- Belut mudah stress bila berubah lingkungan hidupnya sehingga mudah terserang penyakit karena sistim imum tubuhnya menurun.

Janglah karantina yang ideal sebenarnya membutuhkan proses yang cukup detail yang seolah – olah sangat rumit padahal tidaklah demikian, asal kita dapat memahami “ tehniknya”.

Langkah karantina yang ideal, dimulai pada saat kedatangan belut Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meyiapkan tempat karantina yang memadai baik luas maupun volume tempat karantina tersebut, yang sebelumnya sudah kita isi dengan air kolam yang rencananya akan kita gunakan untuk pemeliharaan belut tersebut.

Apakah harus ? tidak , dengan mengisi tempat karantina dengan sumber air yang sama dengan kolam yang rencananya akan kita gunakan untuk memelihara belut tersebut sudah cukup memadai bila sumber air yang digunakan bukan air PDAM/PAM, bila memakai air PDAM/PAM hendaknya ditreatment terlebih dahulu.

Salah satu Tehnik Proses karantina sekaligus adaptasi yang sudah saya terapkan, bibit belut yang dihasilkan dari tangkapan alam (setrum atau sedek)

Untuk kolam/tempat karantina , sebaiknya "jangan" ada yang berbentuk sudut/menyiku, kolam yang kita siapkan harus berbentuk bundar ataupun lonjong, kolam karantina bibit belut air bersih "tidak" usah terlalu besar dan untuk bibit yang kita masukan kedalam kolam karantina Volumenya harus diperpadat, kepadatan dalam proses karantina adalah sangat berpengaruh penting. Ketinggian air pada kolam karantina 10 sampai dengan 15 dari permukaan belut yang kita masukan.

Bila tempat karantina sudah siap, belut yang masih berada di wadah pengangkutan airnya harus di ganti terlebih dahulu untuk menghilangkan lendir yang berada di dalam wadah pengangkutan, lalu masukkan belut tanpa lendir/busa.Untuk pemindahan bibit belut dari wadah pengangkutan, sebaiknya dilakukan dengan sehati-hati mungkin, gunakanlah alat seperti jaring (serok) usahakan bibit jangan sering dipegang dengan tangan secara langsung biar belut tidak stress.

Setelah belut tenang, Langkah berikut adalah pada tempat karantina diberi kocokan telur ditambah dengan madu supaya bibit cukup Vitamin dan energi, kemudian tambahkan perasan daun pepaya dengan harapan untuk mengembalikan lendir yang sudah banyak dikeluarkan belut selama dalam pengangkutan.
Setelah satu jam kemudian kuraslah air dan di ganti dengan air yang baru.

1 sampai 2 hari, bibit belut jangan di beri pakan terlebih dahulu, setelah 2 hari kemudian, pemberian pakan baru dilakukan sampai bibit belut benar-benar sudah sehat.
Ciri-ciri bibit belut yang sudah siap ditebar di kolam pembesaran (media air bersih), belut sudah tidak ada yang mendongakan kepalanya keatas (permukaan air). Apabila masih ada bibit belut yang mendongakan kepalanya keats dan sudah membalikan badannya segeralah diambil, pisahkan dengan bibit yang sudah sehat.

CATATAN : pada waktu proses karantina dilakukan, air harus dalam keadaan jernih (bening), tidak boleh keruh.
biofish fishtamin (vitamin complex)

Namun Bila bibit belut yang kita dapatkan dari hasil budidaya, untuk proses karantina/adaptasinya tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 1 hari atau 2 hari, bibit sudah siap kita tebarkan di kolam pembesaran media air bersih (air bening) tanpa lumpur.

Tata Cara Perawatan
Setelah proses karantina/adaptasi dilakukan dengan benar, masukan bibit kekolam pembesaran dan kemudian lakukan perawatan.

Pakan dan Pengaturan Air

Meskipun sudah banyak ilmuwan-ilmuwan dan peneliti berpendapat "Waktu pemberian pakan pada belut adalah sore menjelang malam, karena belut aktif pada malam hari" namun dalam budidaya belut di air bersih yang sudah kami terapkan pemberian pakan bisa dilakukan dalam sehari semalam 3 kali (pagi,siang dan sore hari) dengan dosis 5% dari jumlah benih yang ditebar.

Pemberian pakan bisa dilakukan 3 kali dalam sehari semalam kalau kita sudah memenuhi unsurKENYAMANAN bagi belut itu sendiri.

Sedangkan faktor kenyamanan terdiri faktor internal dan eksternal

1. Faktor internal.
Media harus tersedia yaitu. Substrat ( paralon, atau genteng, roster, eceng gondok maupun kiambang, dsb)
Faktor Oksigen. (sangat berpengaruh besar terhadap reaksi dan nafsu makan, sekaligus kelangsungan hidup) Khusus Untuk budidaya air bersih, faktor oksigen sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup dan daya nafsu makan belut). Air menjadi syarat utama kolam pemeliharaan belut, karena itu lubang sirkulasi air dan lubang pembuangan kelebihan air menjadi syarat utama. Air harus terus mengalir walau dalam jumlah debit yang sangat kecil dari sumber air agar oksigen terlarut tetap terjaga persediaannya
2. Faktor Eksternal.
Faktor eksternal adalah suasana Gelap dan tenang. ( Gelap berarti tempat harus ditutup dengan terpal hitam atau coklat, tidak boleh warna terang atau tembus cahaya, Tenang berarti tidak boleh ada aktifitas lain di lingkungan budidaya)
Pakan, pemberian pakan bisa di lakukan dalam sehari semalam 3 kali bisa berjalan apabila Faktor eksternal dan internal terpenuhi.

Untuk menambah nafsu makan belut dapat diberikan jamu empon-empon, bahan-bahan bakunya seperti "temulawak (curcuma xanthorhiza), kunyit, kencur dan temu ireng. untuk perbandingan 1,5 : 0,5 : 0,5 : 0,5 dengan cara: kesemua bahan tersebut di rebus dan kemudian di saring, setelah dingin air dari bahan-bahan tersebut di masukan ke kolam secara merata. Pemberian jamu nafsu makan sebaiknya di berikan pada sore hari kemudian pada pagi hari, air dikuras dan di ganti dengan air yang baru. Dalam waktu pemberian jamu nafsu makan tersebut, belut jangan diberi pakan terlebih dahulu sebelum pengurasan dilakukan.

Air Pemeliharaan
Lendir yang dikeluarkan belut memang menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga agar tubuhnya tetap licin sehingga dapat membantu gerak belut dan menjadi sarana melepaskan diri dari musuh-musuhnya. Namun, dalam pemeliharaannya, lendir belut yang terus menerus dikeluarkan dalam jumlah yang banyak akan membahayakan belut itu sendiri, dari hasil penelitian mengemukakan, jika dalam air yang di gunakan untuk budidaya belut sudah terlalu banyak lendir yang dikeluarkan oleh belut itu sendiri maka air harus segera diganti maka air tersebut akan meracuni belut itu sendiri dan juga bisa mengakibatkan kematian pada belut. lendir yang sudah banyak di keluarkan juga akan sangat mempengaruhi kualitas air, terutama akan meningkatkan derajat keasaman/pH air. untuk itu, kualitas air menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Walau tidak ada persyaratan khusus, tetapi idealnya air yang digunakan sebagai media pembesaran belut harus jernih, memiliki suhu antara 25-28 derajat C, Tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, serta kendungan pH-nya tidak lebih dari 7.

Budidaya Belut Di Air Bersih
Tekhnik Terbaru, Budidaya Belut Di Air Bersih. Belut bisa hidup dan bisa dibesarkan di air Bersih (air bening) tanpa lumpur ini adalah hal yang sangat luar biasa, ini bener-bener ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita khususnya para pembudidaya belut, sehingga kita bisa lebih effisien dalam melakukan usaha ini. Dengan adanya tehnik terbaru ini sehingga para pembudidaya belut sudah tidak pusing-pusing mencari "debog pisang, jerami, lumpur dan lain-lain, kita sudah tidak repot lagi untuk melakukan bokasi dan menfermentasikan-nya.

Ini bukan penampungan dan bukan hasil rekayasa tetapi bener-bener hasil budidaya. Tempat hidup alami belut (Monopterus albus) yang tinggal di dalam lumpur. Banyak orang, baik penelitian atau usaha, yang sudah mencoba membikin lumpur untuk usaha budidaya. Mungkin beberapa yang berhasil meskipun kebanyakan yang lainnya masih bergelut dengan ‘teknologi doa’ untuk panen. karena hidup di dalam lumpur, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk memastikan jumlah serta perkembangan belut selama masa pemeliharaan. sehingga, sangat layak bila kemudian mencoba berinovasi: "Budidaya Belut Di Air Bersih (air bening) tanpa lumpur"

Dalam hipotesis: mungkin belut bisa hidup dan dibesarkan pada air bersih tapi tetap harus menggunakan lumpur untuk reproduksi alami.

Secara teknis: sejauh kebiasaan makan bisa diadaptasikan dan kebutuhan pakan bisa disuplay secara terkontrol, seharusnya pembesaran belut di air bersih dapat dilakukan. hanya saja, kontrol terhadap kemungkinan serangan penyakit akibat proses adaptasi harus benar-benar diamati dan dijaga.

Keuntungan: dengan pembesaran belut pada air bersih, jumlah (yang berkaitan dengan kelangsungan hidup) dan pertumbuhan (yang berhubungan dengan penambahan bobot) dapat selalu terkontrol sehingga target produksi bisa lebih ter-realistis dan untuk jumlah penebaran bibit belut di air bersih bisa lebih besar (bisa 10 bahkan sampai 30 kali lipat dibanding dengan penebaran benih di media lumpur).

Walau masih banyak orang yang tidak/belum percaya dengan adanya Ilmu terbaru ini (belut bisa hidup dan bisa dibesarkan di 100% air bersih (air bening) tanpa lumpur, mungkin karena mereka belum pernah melihat dan belum pernah mencobanya karena belum tahu tehnik-tehnik dalam melakukan Budidaya Belut Di Air Bersih.

Sekilas Tentang Belut

Belut adalah sekelompok ikan berbentuk mirip ular memiliki bentuk tubuh memanjang, tidak bersirip dan tidak bersisik, serta memiliki lapisan lendir di sekujur tubuhnya yang termasuk dalam suku Synbranchidae. Suku ini terdiri dari empat genera dengan total 20 jenis. Jenis-jenisnya banyak yang belum diberikan dengan lengkap sehingga angka-angka itu dapat berubah. Anggotanya bersifat pantropis (ditemukan di semua daerah tropika).

Belut berbeda dengan sidat, yang sering dipertukarkan. Ikan ini boleh dikatakan tidak memiliki sirip, kecuali sirip ekor yang juga tereduksi, sementara sidat masih memiliki sirip yang jelas. Ciri khas belut yang lain adalah tubuh licin berlendir, tidak bersisik, dapat bernafas dari udara, bukaan insang sempit, tidak memiliki kantung renang dan tulang rusuk. Belut praktis merupakan hewan air darat, sementara kebanyakan sidat hidup di laut meski ada pula yang di air tawar. Mata belut kebanyakan tidak berfungsi baik, bermata kecil.

Ukuran tubuh belut bervariasi. Monopterus indicus hanya berukuran 8,5 cm, sementara belut marmer Synbranchus marmoratus diketahui dapat mencapai 1,5m. Belut sawah Monopterus albus sendiri, yang biasa dijumpai di sawah dan dijual untuk dimakan, dapat mencapai panjang sekitar 1m (dalam bahasa Betawi disebut moa).

Kebanyakan belut tidak suka berenang dan lebih suka bersembunyi di dalam lumpur (tempat persembunyian). Semua belut adalah pemangsa. Daftar mangsanya biasanya hewan-hewan kecil di rawa atau sungai, seperti ikan, katak, serangga, serta krustasea kecil dan juga ada yang bersifat kanibalisme.
Spesies belut mempunyai nilai pemakan yang tinggi. Khasiatnya dikatakan setanding dengan ikan tengiri dan selar, mengandungi 18.6 % protein dan 15 % lemak. Belut juga kaya dengan lemak, kalsium, vitamin B, Vitamin D dan zat besi. Tidak heranlah banyak yang percaya belut boleh membantu mengubati penyakit seperti sakit pinggang, lelah, darah tinggi, lemah tenaga batin dan penyembuhan luka pembedahan. Spesies ikan ini jika dikonsumsi secara rutin miniman 100 gram/hari dikatakan boleh menguatkan daya tahan tubuh, menormalkan tekanan darah, menghaluskan kulit, mencegah penyakit mata, menguatkan daya ingatan dan membantu mencegah hepatitis.

Keunggulan dan Kelebihan Bidudaya Belut Di Air Bersih
Belut Mudah Dikontrol
Budidaya belut di Media Air Bersih tanpa lumpur terbilang lebih effektif dibandingkan dengan budidaya belut di media lumpur. Khususnya kemudahan dalam melakukan pengontrolan terhadap belut yang dibesarkan, selain itu jika ada belut yang terlihat sakit atau mati, akan mudah terlihat sehingga bisa segera diambil dari kolam budidaya.

Penebaran Benih Belut Lebih Banyak
Budidaya Belut dengan media air bersih memungkinkan pembudidaya untuk meningkatkan jumlah belut yang di besarkan dikolam hingga bisa mencapai 30 kali lipat per m2 di banding budidaya belut di media lumpur. Hal ini dapat di lakukan karena di media air bersih, fungsi lumpur sebagai alat perlindungan/persembunyian bagi belut, sedangkan budidaya belut di air bersih peranan tubuh belut itu sendiri bisa di jadikan tempat perlindungan/persembunyian bagi belut itu sendiri (pengganti lumpur). Dalam Budidaya belut di air bersih berdasarkan uji coba, untuk ukuran 1m2 bisa ditebar benih belut 30kg, sedangkan di media lumpur penebaran benih untuk ukuran 1 m2 hanya bisa kita tebar 1kg maksimal 1,5kg, jika penebaran melebihi angka tersebut pertumbuhan belut akan terganggu, bahkan bisa terjadi saling nyerang menyerang antar belut untuk berebut wilayah hidupnya. Sehingga tingkat kematian belut di media lumpur akan semakin tinggi.

Meminimalkan Angka Kanibalisme
Seperti binatang-binatang lainnya, belut yang dibesarkan di dalam air yang berlumpur terutama belut jantan atau belut yang sudah mencapai umur 6-8 bulan, akan memperlakukan habitat tempatnya bernaung sebagai daerah kekuasaannya. bila merasa terusik oleh belut yang lain dan daerah kekuasaannya terancam, belut tersebut akan saling serang menyerang. Hal itulah yang menyebabkan tingginya angka kematian pada belut-belut yang kita pelihara di media air berlumpur. namun, dalam hal ini tidak akan terjadi pada belut yang dipelihara di media air bersih tanpa lumpur, karena antara belut satu dengan yang lainya justru saling membutuhkan, dalam metode budidaya belut di air bersih, badan belut adalah sebagai tempat untuk saling melindungi dan sebagai tempat persembunyian.

Lebih Effisien Dan Effektif
Belut yang sudah kita kenal dengan gaya hidupnya yang selalu bersembunyi didalam lumpur yang berair. Namun hal yang sebenarnya dimana ada lobang belut yang masih ada belutnya disitu pasti akan terdapat air yang jernih. Dengan adanya hal tersebut berarti syarat hidup belut adalah di air jernih (air bersih), dan tanpa lumpurpun masih bisa hidup dan bisa dibesarkan. Budidaya belut di air bersih (air jernih) tanpa lumpur memungkinkan para pembudidaya tidak akan kerepotan karena harus mencari jerami, debog pisang ataupun lumpur sebagai medianya namun dengan budidaya belut di air bersih cukup dengan air yang jernih saja dan dalam budidaya belut di air bersih juga akan menghemat lahan karena dalam pembikinan kolam dengan media air bersih, bisa disusun menjadi 3 tingkat atau lebih. dalam pemberian pakan di media air bersih juga tidak cuma-cuma(mubadzir) karena setiap kita tebar pakannya, belut akan melihat sehingga belut akan langsung memangsanya.

Faktor-fator Utama Dalam Budidaya Belut Di Air Bersih
Beberapa Fator-faktor Utama Yang Harus Kita perhatikan Dalam Budidaya Belut Di Air Bersih
antara lain :
Air
Dalam Budidaya belut di air bersih, air adalah faktor utama yang sangat berpengaruh pada perkembangan belut. Jika air yang kita gunakan dalam budidaya belut tidak rutin di kontrol maka akan sangat mempengaruhi pada perkembangan belut kita.

Air yang bagaimana yang layak digunakan Budidaya belut air bersih?
air yang layak digunakan dalam budidaya belut di air bersih adalah air yang jernih, memiliki suhu antara 25-28 derajat C, air yang tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya.

Air yang kurang layak/tidak bagus untuk budidaya belut di air bersih
air PDAM karena banyak mengandung zat-zat kimia (kaporit), air yang langsung diambil dari sumur bur karena sangat minim kandungan oksigennya dan air limbah
Usahakan dalam melakukan budidaya belut di air bersih, kolam harus ada sirkulasi air walau dengan debit yang sangat kecil (ada yang masuk dan ada yang keluar). Dengan adanya aliran air kedalam kolam budidaya maka akan menambah kandungan oksigen didalamnya sehingga sangat berpengaruh dalam untuk perkembangan serta pertumbuhan belut dan kita juga tidak terlalu repot untuk penggatian air.

Jika kolam budidaya belut tidak ada sirkulasi air dan pembuangan, air akan cepat kotor/keruh, maka kita harus sering mengganti air paling tidak selama 2 atau 3 hari sekali, tentunya kita akan sangat kerepotan bukan? Jika air sudah kotor/keruh (warna kuning kecoklatan) air harus segera kita ganti. tapi beda dengan kotoran yang mengendap didasar kolam, walau didasar kolam sudah terdapat endapan tapi airnya masih jernih, air masih layak kita gunakan, asal endapannya tidak terlalu tebal.

Pakan
Pakan, pakan juga termasuk salah satu faktor yang sangat penting untuk perkembangan serta pertumbuhan belut. Berilah pakan secukup mungkin, usahakan jangan sampai kekurangan atau jangan berlebihan dan berilah pakan yang paling disukai belut, jika dalam pemberian pakan pada belut terlalu banyak bisa mengakibatkan air cepat kotor(karena sisa makanan) dan bisa mengakibatkan effek negatif pada belut, sehingga belut mudah sakit dan lama kelamaan bisa mengakibatkan kematian. Jika pemberian pakan pada belut kurang, maka bisa menimbulkan sifat kanibalisme pada belut kita dan kita juga akan rugi karena pertumbuhannya akan lama. Selama belut masih mau makan dengan pakan tersebut jangan beralih ke pakan yang lain secara total, kecuali belut mau makan dengan pakan yang kita berikan, jika belut tidak mau makan dengan pakan yang kita berikan, kembalilah kepakan yang sebelumnya.

Jenis-jenis pakan belut antara lain:
cacing lor, cacing merah, cacing lumbricus, ikan cere, ikan cithol, ikan guppy, anakan ikan mas, berudu (kecebong), lambung katak, keong mas/sawah, ulat hongkong dan masih banyak yang lainnya.
Bibit

Pemilihan bibit belut berkualitas adalah salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan budi daya belut. Umumnya bibit belut yang ada saat ini sebagian besar masih merupakan hasil tangkapan alam. Karena itu, teknik penangkapan bibit dari alam menentukan kualitas bibit. Bibit yang ditangkap dengan cara alami menggunakan perangkap, seperti bubu, merupakan bibit yang cukup baik karena tidak mengalami perlakuan yang menurunkan kualitasnya. Sebaliknya, bibit yang diperoleh dengan cara tidak baik seperti disetrum bukan termasuk bibit berkualitas. Pasalnya, bibit seperti ini pertumbuhannya tidak akan maksimal (kuntet). Lebih baik lagi jika bibit yang digunakan berasal dari hasil budidaya. Ukurannya akan lebih seragam dan jarang terserang penyakit seperti yang mungkin terjadi pada belut hasil tangkapan alam. Sayangnya, bibit belut hasil budidaya untuk saat ini masih sangat sedikit.

Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan terkait bibit belut yang berkualitas.
1. Bibit yang digunakan sehat dan tidak terdapat bekas luka

Luka pada bibit belut dapat terjadi akibat disetrum, pukulan benda keras, atau perlakuan saat pengangkutan. Umumnya, bibit yang diperoleh dengan cara disetrum cirinya tidak dapat langsung terlihat, tetapi baru diketahui 10 hari kemudian. Salah satu ciri-cirinya terdapat bintik putih seperti garis di permukaan tubuh yang lama-kelamaan akan memerah dan pada bagian dubur berwarna kemerahan. Bibit yang disetrum akan mengalami kerusakan syaraf sehingga pertumbuhannya tidak maksimal.

2. Bibit terlihat lincah dan agresif
Bibit yang yang selalu mendongakan kepalanya keatas dan tubuhnya sudah membalik sebaiknya diambil saja karena belut yang sudah seperti ini sudah tidak sehat dan lama kelamaan bisa mati. belut yang sehat mempunyai ciri-ciri: tenang tapi lincah, belut akan mengambil oksigen keatas dengan cepat kamudian kembali kebawah lagi.

3. Penampilan sehat yang dicirikan, tubuh yang keras dan tidak lemas pada waktu dipegang
pada waktu kita memegang belut tentunya kita akan bisa merasakan keadaannya, bila belut tersebut bila kita pegang tetap diam/lemas atau tidak meronta/tidak ada perlawanan ingin lepas, sebaiknya belut dipisahkan, karena belut belut yang seperti ini kurang sehat. Dan sekaliknya jika kita pegang badannya terasa keras dan selalu meronta ingin lepas dari genggaman tangan kita, belut yang mempunyai ciri seperti ini layak kita budidayakan.

4. Ukuran bibit seragam dan dikarantina terlebih dahulu
Bibit yang dimasukkan ke dalam wadah pembesaran ukurannya harus seragam. Hal ini dilakukan untuk menghindari sifat kanibalisme pada belut. Bibit yang berasal dari tangkapan alam harus disortir dan dikarantina.
Tujuannya untuk menghindari serangan bibit penyakit yang mungkin terbawa dari tempat hidup atau kolam pemeliharaan belut sebelumnya dan untuk pemilihan belut yang sehat dan tidak sehat. Caranya adalah dengan memasukkan bibit belut ke dalam kolam atau bak yang diberi air bersih biarkan belut tenang dulu (kurang lebih 1 jam) kemudian berilah kocokan telur dicampur dengan madu 1 jam kemudian penggantian air dilakukan dan biarkan belut sampai bener-bener tenang diamkan kurang lebih 1 hari 1 malam kemudaian masuk bibit kekolam pembesaraan.
Kepadatan (Volume)
Kepadatan penebaran bibit dalam pembesaran jenis-jenis ikan sangatlah mempengaruhi pada perkembangan pertumbuhan dan tingkat kematian, misal, dalam pembesaran jenis-jenis ikan seperti lele,gurame, nila dll, kalau penebarannya terlalu padat, waktu pembesaran bisa terhambat walau pemberian pakan sudah sesuai dengan ukurannya dan juga bisa mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi.
Namun metode pembesaran Belut di media air bersih ini sangatlah berbeda dengan penebaran bibit jenis-jenis ikan yang lainnya, Kepadatan penebaran bibit belut sangat berperan penting pada pertumbuhan dan tingkat kematian. Kepadatan penebaran bibit belut untuk pertumbuhan, tergantung dalam proses pemberian pakan dan untuk tingkat kematian justru bisa meminimalkannya.

Mempersiapkan Pembesaran
Langkah Awal
Langkah awal untuk melakukan usaha budidaya belut di air bersih adalah memelihara pakan, dalam melakukan usaha budidaya belut,jika kita tidak ingin mengalami kendala terutama masalah pakan dan kita juga akan bisa mengurangi biaya operasional usaha ini, lakukanlah langkah awal ini yaitu 3 atau 4 bulan memelihara pakannya terlebih dahulu sebelum kita menebar bibit belut. Karena selama ini kendala dari para pembudidaya belut baik yang menggunakan media lumpur maupun media air bersih adalah pada pemberian pakan yang tidak menentu karena mereka sebelumnya tidak mempersiapkan pakannya terlebih dahuludan hingga kini pakan yang paling disukai belut adalah pakan dari alam, walaupun sudah ada pembudidaya belut dalam pemberian pakannya menggunakan jenis pelet, namun setelah dihitung-hitung hasil analisa usahanya masih sangat minim,padahal dalam setiap usaha tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, bukan malah membuang-buang duit atau tenaga kita kan???

Banyak pembudidaya belut yang masih meremehkan hal ini dan akhirnya mereka yang akan kerepotan sendiri karena setiap hari harus mencari pakan buat belut kalau tidak, mereka harus membeli pakannya, sehingga untuk biaya operasionalnya akan semakin membengkak untuk pembelian pakan. Dengan kita memelihara pakan terlebih dahulu insyaALLOH akan mudah menghitung jumlah panen dan analisa usahanya.

Persyaratan Lokasi
Secara klimatologis belut tidak membutuhkan kondisi iklim dan geografis yang spesifik. Ketinggian tempat budidaya ikan belut dapat berada di dataran rendah sampai dataran tinggi. Begitu pula dengan kelembaban dan curah hujan tidak ada batasan yang spesifik.

Kualitas air untuk pemeliharaan belut harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik. Kondisi kolam tidak beracun.

Suhu udara/temperatur optimal untuk pertumbuhan belut yaitu berkisar antara 25-28 derajat C.
Pada prinsipnya kondisi perairan adalah air yang harus bersih dan kaya akan osigen terutama untuk bibit/benih yang masih kecil.

Belut adalah binatang air yang selalu mengeluarkan lendir dari tubuhnya sebagai mekanisme perlindungan tubuhnya yang sensitif. Lendir yang keluar dari tubuh belut cukup banyak sehingga lama kelamaan bisa mempengaruhi derajad keasaman (pH) air tempat hidupnya. pH air yang dapat diterima oleh belut rata-rata maksimal 7. Jika pH dalam air tempat pembesaran telah melebihi ambang batas toleransi, air harus dinetralkan, dengan cara menggati ataupun mensirkulasikan airnya. Dengan demikian, kolam/tempat pembesaran harus dilengkapi dengan peralatan yang memungkinkan untuk penggantian atau sirkulasi air.

Ada beberapa macam tempat yang dapat digunakan untuk untuk budidaya belut di air bersih (air bening) tanpa lumpur di antaranya: kolam permanen (bak semen), bak plastik, tong (drum).
Dalam Budidaya Belut dengan menggunakan media lumpur dalam wadah/tempat dan ruangan 5X5 meter, hanya bisa dibuat untuk 1 kolam saja berbeda dengan Budidaya belut diair bersih dengan wadah dan Ruangan 5X5 meter, bisa dikembangkanya 3 Kali lipat dari wadah budidaya itu sendiri, karena dalam budidaya air bersih kita hanya memerlukan ketinggian air 30 Cm, maka tempat budiaya kita bisa tingkat menjadi 3 susun atau 3 apartemen.

BUDIDAYA IKAN BELUT
Seputar
BUDIDAYA IKAN BELUT
( Synbranchus )

1.SEJARAH SINGKAT
Belut merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan bentuk tubuh bulat memanjang yang hanya memiliki sirip punggung dan tubuhnya licin.

Belut suka memakan anak-anak ikan yang masih kecil. Biasanya hidup di sawah-sawah, di rawa-rawa/lumpur dan di kali-kali kecil. Di Indonesia sejak tahun 1979, belut mulai dikenal dan digemari, hingga saat ini belut banyak dibudidayakan dan menjadi salah satu komoditas ekspor.

2.SENTRA PERIKANAN
Sentra perikanan belut Internasional terpusat di Taiwan, Jepang, Hongkong, Perancis dan Malaysia. Sedangkan sentra perikanan belut di Indonesia berada di daerah yogyakarta dan di daerah Jawa Barat. Di daerah lainnya baru merupakan tempat penampungan belut-belut tangkapan dari alam atau sebagai pos penampungan.

3.JENIS
Klasifikasi belut adalah sebagai beriku
Kelas : Pisces
Subkelas : Teleostei
Ordo : Synbranchoidae
Famili : Synbranchidae
Genus : Synbranchus
Species : Synbranchus bengalensis Mc clell (belut rawa);

Monopterus albus Zuieuw (belut sawah); Macrotema caligans Cant (belut kali/laut) Jadi jenis belut ada 3 (tiga) macam yaitu belut rawa, belut sawah dan belut kali/laut. Namun demikian jenis belut yang sering dijumpai adalah jenis belut sawah.

4.MANFAAT
Manfaat dari budidaya belut adalah:
1)Sebagai penyediaan sumber protein hewani.
2)Sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
3)Sebagai obat penambah darah.

5.PERSYARATAN LOKASI
1) Secara klimatologis ikan belut tidak membutuhkan kondisi iklim dan geografis yang spesifik. Ketinggian tempat budidaya ikan belut dapat berada di dataran rendah sampai dataran tinggi. Begitu pula dengan kelembaban dan curah hujan tidak ada batasan yang spesifik.

2)Kualitas air untuk pemeliharaan belut harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik. Kondisi tanah dasar kolam tidak beracun.

3)Suhu udara/temperatur optimal untukpertumbuhan belut yaitu berkisar antara 25-31 derajat C.
4)Pada prinsipnya kondisi perairan adalah air yang harus bersih dan kaya akan osigen terutama untuk bibit/benih yang masih kecil yaitu ukuran 1-2 cm.

Sedangkan untuk perkembangan selanjutnya belut dewasa tidak memilih kualitas air dan dapat hidup di air yang keruh.

6.PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA
6.1.Penyiapan Sarana dan Peralatan
1) Perlu diketahui bahwa jenis kolam budidaya ikan belut harus dibedakan antara lain: kolam induk/kolam pemijahan, kolam pendederan (untuk benih belut berukuran 1-2 cm), kolam belut remaja (untuk belut ukuran 3-5 cm) dan kolam pemeliharaan belut konsumsi (terbagi menjadi 2 tahapan yang masing-masing dibutuhkan waktu 2 bulan) yaitu untuk pemeliharaan belut ukuran 5-8 cm sampai menjadi ukuran 15-20 cm dan untuk pemeliharan belut dengan ukuran 15-20 cm sampai menjadi ukuran 30-40 cm.

2)Bangunan jenis-jenis kolam belut secara umum relatif sama hanya dibedakan oleh ukuran, kapasitas dan daya tampung belut itu sendiri.

3)Ukuran kolam induk kapasitasnya 6 ekor/m2. Untuk kolam pendederan (ukuran belut 1-2 cm) daya tampungnya 500 ekor/m2. Untuk kolam belut remaja (ukuran 2-5 cm) daya tampungnya 250 ekor/m2. Dan untuk kolam belut konsumsi tahap pertama (ukuran 5-8 cm) daya tampungnya 100 ekor/m2. Serta kolam belut konsumsi tahap kedua (ukuran 15-20cm) daya tampungnya 50 ekor/m2, hingga panjang belut pemanenan kelak berukuran
3-50 cm.

4)Pembuatan kolam belut dengan bahan bak dinding tembok/disemen dan dasar bak tidak perlu diplester.

5)Peralatan lainnya berupa media dasar kolam, sumber air yang selalu ada, alat penangkapan yang diperlukan, ember plastik dan peralatan-peralatan lainnya.

6)Media dasar kolam terdiri dari bahan-bahan organik seperti pupuk kandang, sekam padi dan jerami padi. Caranya kolam yang masih kosong untuk lapisan pertama diberi sekam padi setebal 10 cm, diatasnya ditimbun dengan pupuk kandang setebal 10 cm, lalu diatasnya lagi ditimbun dengan ikatan-ikatan merang atau jerami kering. Setelah tumpukan-tumpukan bahan organik selesai dibuat (tebal seluruhnya sekitar 30 cm), berulah air dialirkan kedalam kolam secara perlahan-lahan sampai setinggi 50cm (bahan organic + air). Dengan demikian media dasar kolam sudah selesai, tinggal media tersebut dibiarkan beberapa saat agar sampai menjadi lumpur sawah.
Setelah itu belut-belut diluncurkan ke dalam kolam.

6.2.penyiapan Bibit
1) Menyiapkan Bibit

a.anak belut yang sudah siap dipelihara secara intensif adalah yang berukuran 5-8 cm. Di pelihara selama 4 bulan dalam 2 tahapan dengan masing-masing tahapannya selama 2 bulan.
b)Bibit bisa diperoleh dari bak/kolam pembibitan atau bias juga bibit diperoleh dari sarang-sarang bibit yang ada di alam.

c.Pemilihan bibit bisa diperoleh dari kolam peternakan atau pemijahan.
Biasanya belut yang dipijahkan adalah belut betina berukuran ± 30 cm dan belut jantan berukuran ± 40 cm.

d.Pemijahan dilakukan di kolam pemijahan dengan kapasitas satu ekor pejantan dengan dua ekor betina untuk kolam seluas 1 m2.

Waktu pemijahan kira-kira berlangsung 10 hari baru telur-telur ikan belut menetas. Dan setelah menetas umur 5-8 hari dengan ukuran anak belut berkisar 1,5¬2,5 cm. Dalam ukuran ini belut segera diambil untuk ditempatkan di kolam pendederan calon benih/calon bibit. Anak belut dengan ukuran sedemikian tersebut diatas segera ditempatkan di kolam pendederan calon bibit selama ± 1 (satu) bulan sampai anak belut tersebut berukuran 5-8 cm. Dengan ukuran ini anak belut sudah bisa diperlihara dalam kolam belut untuk konsumsi selama dua bulan atau empat bulan.

2) Perlakuan dan Perawatan Bibit Dari hasil pemijahan anak belut ditampung di kolam pendederan calon benih selama 1 bulan. Dalam hal ini benih diperlakukan dengan secermat mungkin agar tidak banyak yang hilang. Dengan perairan yang bersih dan lebih baik lagi apabila di air yang mengalir.

6.3. Pemeliharaan Pembesaran
1) Pemupukan Jerami yang sudah lapuk diperlukan untuk membentuk pelumpuran yang subur dan pupuk kandang juga diperlukan sebagai salah satu bahan organic utama.

2)Pemberian Pakan Bila diperlukan bisa diberi makanan tambahan berupa cacing, kecoa, ulat besar(belatung) yang diberikan setiap 10 hari sekali.

3)Pemberian Vaksinasi
4)Pemeliharaan Kolam dan Tambak

Yang perlu diperhatikan pada pemeliharaan belut adalah menjaga kolam agar tidak ada gangguan dari luar dan dalam kolam tidak beracun.

7.HAMA DAN PENYAKIT
7.1.Hama
1)Hama pada belut adalah binatang tingkat tinggi yang langsung mengganggu kehidupan belut.

2)Di alam bebas dan di kolam terbuka, hama yang sering menyerang belut antara lain: berang-berang, ular, katak, burung, serangga, nmusang air dan ikan gabus.

3)Di pekarangan, terutama yang ada di perkotaan, hama yang sering menyerang hanya katak dan kucing. Pemeliharaan belut secara intensif tidak banyak diserang hama.

7.2. Penyakit
Penyakit yang umum menyerang adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme tingkat rendah seperti virus, bakteri, jamur, dan protozoa yang
berukuran kecil.

8.PANEN
Pemanenan belut berupa 2 jenis yaitu :
1)Berupa benih/bibit yang dijual untuk diternak/dibudidayakan.
2)Berupa hasil akhir pemeliharaan belut yang siap dijual untuk konsumsi (besarnya/panjangnya sesuai dengan permintaan pasar/konsumen).

Cara Penangkapan belut sama seperti menangkap ikan lainnya dengan peralatan antara lain: bubu/posong, jaring/jala bermata lembut,dengan pancing atau kail dan pengeringan air kolam sehingga belut tinggal diambil saja.

9.PASCAPANEN
Pada pemeliharaan belut secara komersial dan dalam jumlah yang besar,penanganan pasca panen perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini agar belut dapat diterima oleh konsumen dalam kualitas yang baik, sehingga mempunyai jaringan pemasaran yang luas

10. ANALISIS EKONOMI BUDIDAYA
10.1.Analisis Usaha Budidaya Perkiraan analisis budidaya belut selama 3 bulan di daerah Jawa Barat pada tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1) Biaya Produksi
a.pembuatan kolam tanah 2 x 3 x 1, 4 HOK @ Rp.7.000,- Rp. 28.000,-
b.Bibit 3.000 ekor x @ Rp. 750,- Rp. 225.000,-
c.Makanan tambahan (daging kelinci 3 ekor) @ Rp.15.000,-Rp. 45.000,-
d.Lain-lain Rp. 30.000,-
Jumlah Biaya Produksi Rp. 328.000,-

2) Pendapatan: 3000 ekor = 300 kg x @ Rp. 2.500,- = Rp. 750.000,-
3) Keuntungan Rp. 422.000,-
4) Parameter Kelayakan Usaha 2,28

10.2.Gambaran Peluang Agribisnis
Budidaya ikan belut, baik dalam bentuk pembenihan maupun pembesaran mempunyai prospek yang cukup baik. Permintaan konsumen akan keberadaan ikan belut semakin meningkat. Dengan teknik pemeliharaan yang baik, maka akan diperoleh hasil budidaya yang memuaskan dan diminati konsumen.

DAFTAR PUSTAKA
1) Satwono, B. 1999. Budidaya Belut dan Tidar. Penerbit Penebar Swadaya (Anggota IKAPI). Jakarta.
2) Ronni Hendrik S. 1999. Budidaya Belut. Penerbit Bhratara, Jakarta

Sumber :
Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, Bappenas

Manajemen Perikanan Tangkap (PUMP)

2011-06-13T23:52:00.000-07:00

Pengantar

Manajemen perikanan merupakan tantangan sekaligus kewajiban mengingat secara alamiah Indonesia sebagai negara kepulauan dikaruniai potensi sumber daya perikanan yang cukup. Manajemen dimaksud mencakup manajemen komponen biofisik ekosistem dan manajemen kegiatan perikanan.

Perikanan tangkap sebagai sistem yang memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan serta rekreasi bagi sebagian penduduk Indonesia perlu dikelola yang berorientasi pada jangka panjang (sustainability management). Tindakan manajemen perikanan tangkap adalah mekanisme untuk mengatur, mengendalikan dan mempertahankan kondisi sumber daya ikan pada tingkat tertentu yang diinginkan. Salah satu kunci manajemen ini adalah status dan tren aspek sosial ekonomi dan aspek sumber daya. Data dan informasi status dan tren tersebut baik dikumpulkan secara rutin (statistik) maupun tidak rutin (riset) sekaligus digunakan untuk validasi kebijakan dan menjejak kinerja manajemen.

Manajemen dapat berupa jumlah dan ukuran ikan yang ditangkap serta waktu melakukan penangkapan. Beberapa pendekatan yang dilaksanakan antara lain penutupan daerah atau musim penangkapan, pemberlakuan kuota penangkapan, pembatasan jumlah kapal dan alat perikanan tangkap.

Secara umum opsi tindakan manajemen merupakan aturan-aturan yang bersifat teknis, bersifat pengendalian upaya penangkapan, bersifat pengendalian hasil tangkapan, pengendalian ekosistem dan pendekatan manajemen basis hak. Opsi dan kombinasi opsi dari hal tersebut disesuaikan dengan kondisi perikanan dan kepentingan pemangku kepentingan.

Isu Perikanan Tangkap
Pemanfaatan berlebih pada sumber daya yang terbatas, pengoperasian alat tangkap yang merusak, konflik dan sistem regulasi yang tidak memadai merupakan kontributor dalam menunjang kerusakan sumber daya perikanan.
Manajemen perikanan tangkap saat ini tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan spesies target atau populasi yang berkelanjutan, namun pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan dapat dicapai jika dampak ekosistem terhadap sumber daya hayati dan dampak perikanan terhadap ekosistem dapat diidentifikasi secara jelas. Dengan kata lain, hal ini disebut sebagai pendekatan ekosistem terhadap manajemen perikanan tangkap (EAF).

Pengendalian perikanan tangkap masih diabaikan sehingga pada daerah dengan tren hasil tangkapan rata atau menurun dibarengi dengan hasil tangkapan per nelayan dan ukuran ikan yang menurun pula. Hal ini mengarah kepada perikanan tangkap berlebih yang selanjutnya sering terjadi konflik diantara pemanfaatan sumber daya.

Tantangan
Salah satu elemen penting dalam manajemen perikanan tangkap adalah data dan informasi yang benar. Kewajiban pengisian log-book dan statistik belum memberikan gambaran yang sesungguhnya.

Manajemen bersama melalui manajemen regional seperti CSBT, IOTC dan WCPFC diperlukan seiring dengan meningkatnya penangkapan di highsea (kawasan luar ZEE).
Kesadaran konsumen mengenai food safety mendorong adanya persyaratan khusus dan sertifikasi terhadap ikan dan produk ikan. Perkembangan lain adalah kecenderungan negara di kawasan tertentu membentuk blok perdagangan regional. Hal ini perlu disikapi oleh pemangku kepentingan dan difasilitasi Pemerintah.

Globalisasi merupakan permasalahan pembangunan perikanan tangkap sejalan dengan tata ekonomi dan politik dunia. Di sisi lain, otonomi dan demokratisasi merupakan permasalahan dalam negeri yang berfokus pada pengembangan perikanan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat serta sumber pertumbuhan perekonomian.
Manajemen Perikanan Tangkap
Pengendalian perikanan tangkap dilakukan dengan aturan yang bersifat teknis, bersifat manajemen upaya penangkapan (input control) dan manajemen hasil tangkapan (output control), dan pengendalian ekosistem.
Pengaturan bersifat teknis mencakup pengaturan alat tangkap dan pembatasan daerah maupun musim perikanan tangkap. Pembatasan alat tangkap lebih pada spesifikasi untuk menangkap ikan spesies tertentu atau meloloskan ikan bukan tujuan tangkap (selektivitas alat tangkap) serta efek terhadap ekosistem. Guna melindungi komponen stok ikan diberlakukan pembatasan daerah dan musim perikanan tangkap sekaligus dibentuk fisheries refugia maupun daerah perlindungan laut (MPA) bagi jenis ikan yang kehidupannya relatif menetap.

Manajemen upaya penangkapan umumnya dilakukan dengan pembatasan jumlah dan ukuran kapal (fishing capacity), jumlah waktu penangkapan (vessel usage) atau upaya penangkapan (fishing effort). Pengendalian ini lebih mudah dan lebih murah dari sisi pemantauan dan penegakan aturan dibandingkan pengendalian hasil tangkapan. Namun penentuan jumlah upaya masing-masing unit penangkapan merupakan hambatan dalam memakai aturan pengendalian ini.
Manajemen hasil tangkapan untuk membatasi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan bagi suatu area dalam waktu tertentu (total allowable catches) dan selanjutnya menjadi pembatasan jumlah hasil tangkapan setiap unit penangkapan. Hasil tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan jenis spesies tertentu menjadi kendala dalam perikanan multispesies seperti di Indonesia. Pengendalian upaya penangkapan dan hasil tangkapan disebut sebagai direct conservation measures dan dapat dilaksanakan melalui persyaratan perijinan, pengurangan kapasitas penangkapan dan manajemen hasil tangkapan. Pengendalian ekosistem dilaksanakan dengan modifikasi habitat atau pengendalian populasi.

Era baru sektor perikanan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan adalah diadosinya code of conduct for responsible fisheries (CCRF). Perikanan yang berkelanjutan bukan ditujukan semata hanya pada kelestarian perikanan dan ekonomi namun pada keberlanjutan komunitas perikanan yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi. Disini diperlukan pendekatan manajemen yang inovatif dan alternatif untuk mencapai tujuan tersebut.

Terkait dengan perikanan tangkap, setidaknya terdapat 5 hal penting sebagai implementasi CCRF yakni manajemen perikanan, operasi penangkapan, kegiatan perikanan tangkap yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU), pendekatan ekosistem (EAF) dan indikator keberlanjutan. Manajemen perikanan sendiri mempunyai 4 sasaran yang akan dicapai yakni sasaran biologi (kontinuitas produktivitas), ekologi (minimasi dampak terhadap lingkungan), ekonomi (peningkatan pendapatan) dan sosial (peningkatan kesempatan kerja).
Khusus mengenai manajemen perikanan tangkap tergantung pada kemampuan sistem manajemen dalam mengontrol upaya penangkapan secara biologi maupun ekonomi tanpa mengabaikan tanggungjawab terhadap sumber daya, lingkungan, keamanan pangan, awak kapal, kualitas produk serta pengembangan daerah.
Dengan demikian, beberapa hal perlu ditingkatan sesuai dengan kaidah perikanan berkelanjutan sebagai berikut:
•Paradima limited access harus ditingkatkan;
•Implementasi log-book penangkapan harus dibarengi dengan peraturan yang berkaitan dengan kerahasiaan;
•Perbaikan sistem statistik perikanan;
•Meningkatkan kemampuan diplomasi internasional;
•Penyusunan rencana manajemen perikanan diterapkan di setiap upaya manajemen perikanan;
•Partisipasi pemangku kepentingan diperlukan dalam penyusunan rencana manajemen perikanan;
•Meningkatkan efektifitas peradilan perikanan; dan
•Meningkatkan peran sebagai negara pelabuhan (port state) dan negara bendera (flag state).
Penutup
Implementasi manajemen perikanan tangkap harus dibarengi dengan dukungan regulasi, sosialisasi aturan dan aksi manajemen serta MCS. Model manajemen bervariasi menurut wilayah disesuaikan dengan kepentingan pemangku kepentingan mengacu pada tujuan yang disepakati bersama. Tentu saja semua ini perlu kontribusi semua pemangku kepentingan dalam kerangka legal yang jelas.

Sumber;
(www.stp.kkp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=353:manajemen-perikanan-tangkap&catid=82:pendidikan&Itemid=11)4

GEMPITA (Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan)

2011-06-13T23:51:00.001-07:00

IKATAN PENYULUH PERIKANAN KAB TEMANGGUNG: GEMPITA (Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan)

2011-06-13T23:50:00.000-07:00

IKATAN PENYULUH PERIKANAN KAB TEMANGGUNG: GEMPITA (Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan)

GEMPITA (Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan)

2011-06-13T23:45:00.000-07:00

SEPUTAR PUMP (Program Usaha Mina Pedesaan)

2011-06-13T23:35:00.001-07:00

BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Sesuai dengan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yaitu “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”, maka salah satu strategi untuk mencapai misi tersebut dilaksankan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). PUMP merupakan pendekatan pengembangan usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

PUMP fokus pada kelompok sasaran. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2011 pembinaan nelayan skala kecil adalah memadukan pembinaan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Penerima Program PNPM Mandiri Perikanan Tangkap dan Kelompok Nelayan.

Pelaksanaan PUMP diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Oleh karena itu mulai tahun 2011 kegiatan pemberdayaan nelayan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai kelanjutan pembinaan nelayan penerima BLM pada kegiatan PNPM Mandiri Kelautan Perikanan tahun 2009-2010 yang dalam hal ini dilaksanakan Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.

Pelaksanaan PUMP Perikanan Tangkap kedepan menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan khususnya pemberdayaan usaha nelayan skala kecil berbasis desa nelayan.

B. Tujuan
PUMP Perikanan Tangkap bertujuan untuk :
1.Meningkatkan kemampuan dan pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di perdesaan sesuai dengan potensi sumberdaya ikan;
2.Menumbuhkan kewirausahaan nelayan di perdesaan;
3.Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

C. Sasaran
Sasaran PUMP Perikanan Tangkap sebagai berikut:
1.Berkembangnya usaha 1.000 KUB Perikanan Tangkap;
2.Meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB penerima BLM.

D. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan output:
1.Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUMP kepada KUB sebagai modal untuk melakukan usaha produktif penangkapan ikan;
2.Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola KUB melalui pendampingan.

Indikator keberhasilan outcome:
1.Meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB dalam berusaha sesuai dengan potensi sumberdaya ikan;
2.Berkembangnya kewirausahaan KUB.

Sedangkan Indicator benefit dan Impact antara lain:
1.Berkembangnya usaha penangkapan ikan di lokasi PUMP;
2.Berfungsinya KUB sebagai lembaga ekonomi nelayan di lokasi PUMP;
3.Berkurangnya jumlah nelayan miskin di lokasi PUMP.

E. Pengertian
1.Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan.
2.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah Program Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.
3.Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
4.Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5.Desa Pantai adalah desa pesisir yang sumber pendapatan masyarakatnya pada umumnya terkait dengan usaha perikanan.
6.Desa Pantai Terjangkau adalah desa pesisir yang memiliki infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memungkinkan untuk dilakukan pembinaan berkelanjutan.
7.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8.Pemberdayaan Nelayan adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat nelayan sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usaha secara berkelanjutan.
9.kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
10.Tenaga Pendamping adalah individu yang memiliki keahlian di bidang Perikanan dan pembinaan kelompok nelayan, yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam melaksanakan PUMP.
11.Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping dalam rangka pemberdayaan nelayan dan KUB dalam melaksanakan PUMP.
12.Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening KUB dalam bentuk Modal usaha .
13.Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan wirausaha perikanan tangkap yang disusun oleh KUB dibantu oleh Tenaga Pendamping berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.
14.Tim Pengendali adalah Tim Pelaksana Pusat yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengkoordinasikan PUMP ditingkat pusat.
15.Kelompok Kerja Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Pokja Perikanan Tangkap adalah Tim Pelaksana PUMP Perikanan Tangkap di Pusat yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk mengkoordinasikan PUMP Perikanan Tangkap.
16.Tim Pembina adalah Tim Pelaksana PUMP di Provinsi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi untuk mengkoordinasikan PUMP di Wilayahnya.
17.Tim Teknis adalah Tim Pelaksana PUMP di Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan pengelolaan PUMP di Wilayahnya.
18.Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.
19.Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan di tingkat Provinsi.
20.Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut Direktur PUPI adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP) bidang Perikanan Tangkap.
21.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
22.Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB II
POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUMP
A. Pola Dasar
Pola dasar PUMP dirancang untuk meningkatkan kemampuan KUB dalam mengembangkan usaha produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kewirausahaan nelayan. Untuk pencapaian tujuan tersebut, komponen utama PUMP adalah:
1.Keberadaan KUB;
2.Keberadaan Tenaga Pendamping;
3.Sosialisasi dan Pelatihan;
4.Penyaluran dana BLM;
5.Monitoring dan Evaluasi;
6.Pelaporan.

B. Strategi Dasar
Strategi Dasar PUMP adalah:
1.Peningkatan kemampuan kelembagaan KUB dalam mengelola BLM;
2.Optimalisasi potensi usaha perikanan tangkap;
3.Fasilitasi bantuan modal usaha bagi KUB;
4.Pendampingan KUB dalam manajemen usaha dan pemanfaatan teknologi.

C. Strategi Operasional
Strategi Operasional PUMP meliputi:
1.Sosialisasi tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2.Rekrutmen tenaga pendamping;
3.Usulan KUB calon penerima BLM PUMP diverifikasi oleh Tim Teknis dan diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, kepada Kepala Dinas Provinsi dan diteruskan ke Pokja Perikanan tangkap, selanjutnya diproses untuk ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri;
4.Penyiapan SDM melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha untuk tenaga pendamping;
5.Verifikasi RUB oleh Tim Teknis sebagai dasar pengusulan pencairan BLM kepada Pokja Perikanan Tangkap;
6.Penyiapan sistem pelaporan secara berjenjang dari tenaga pendamping, Tim Teknis, Tim Pembinaan, Pokja Perikanan Tangkap.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan PUMP meliputi:
1.Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan;
2.Identifikasi, seleksi, verifikasi dan penetapan calon KUB penerima BLM;
3.Rekrutmen tenaga pendamping;
4.Pelatihan, Tenaga Pendamping;
5.Penyusunan dan Pengusulan RUB dan dokumen administrasi;
6.Penyaluran BLM;
7.Pendampingan;
8.Pembinaan dan pengendalian;
9.Pemantauan dan evaluasi;
10.Pelaporan.

BAB III
SELEKSI DESA, KUB PENERIMA BLM DAN TENAGA PENDAMPING
A. Kriteria dan Penentuan Desa Calon Lokasi PUMP
Kriteria desa calon lokasi PUMP adalah: (a) desa pantai yang terjangkau; (b) mempunyai potensi perikanan tangkap;
(c) memiliki KUB perikanan tangkap dan/atau kelompok nelayan.
Calon penerima BLM PUMP Perikanan Tangkap adalah usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, diutamakan kelompok penerima PNPM Mandiri - Kelautan Perikanan TA. 2009 dan/atau 2010 Kegiatan Perikanan Tangkap. Kuota BLM per Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pokja Perikanan Tangkap dengan mempertimbangkan: (a) Alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh Kabupaten/Kota; (b) Jumlah alokasi BLM di Kabupaten/Kota yang telah direalisasikan sebelumnya; (c) Jumlah anggota KUB yang belum mendapatkan BLM.

B. Penentuan KUB Calon Penerima BLM
KUB calon penerima dana BLM diprioritaskan Kelompok Nelayan Penerima BLM PNPM Mandiri Kelautan Perikanan TA. 2009/2010, dan memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Beranggotakan minimal 10 orang yang memiliki usaha pokok penangkapan ikan; (b) Kelembagaan dan usaha masih aktif; (c) Pengurus KUB adalah nelayan dan bukan PNS dan/atau aparat Desa/Kelurahan; (d) Minimal telah berdiri satu tahun sebelumnya dan telah dikukuhkan oleh Dinas Kabupaten/Kota; (e) Berdomisili di desa setempat.

Pada setiap Kabupaten/Kota lokasi PUMP, ditetapkan 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) KUB Perikanan Tangkap penerima dana BLM (dalam 1 (satu) desa/kelurahan maksimal 3 (tiga) KUB calon penerima BLM). KUB yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLM harus mengisi formulir usulan yang diketahui oleh Tenaga Pendamping.

C. Tahapan Pengusulan KUB Calon Penerima BLM
1.Dinas Kabupaten/Kota dibantu tenaga pendamping melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi KUB calon penerima BLM dengan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan;
2.Berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan KUB calon penerima BLM ke Dinas Provinsi, tembusan kepada Direktur Jenderal;
3.Dinas Provinsi setelah check list dokumen melakukan rekapitulasi dan mengusulkan calon penerima BLM kepada Direktur Jenderal ;
4.Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Provinsi, Pokja Perikanan Tangkap melakukan verifikasi dokumen KUB calon penerima BLM PUMP;
5.Pokja Perikanan Tangkap melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap seluruh usulan dari Kepala Dinas Provinsi.

D. Penetapan KUB Penerima BLM PUMP
Berdasarkan usulan yang telah diverifikasi oleh Pokja Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal mengusulkan KUB calon
penerima BLM kepada Menteri untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

E. Penetapan Tenaga Pendamping PUMP
Tenaga Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian/pendidikan di bidang perikanan dan berpengalaman dalam pembinaan kelompok nelayan sebagai penyuluh PNS/ swasta/swadaya. Tenaga Pendamping tinggal di lokasi
penerima BLM-PUMP dan mendampingi KUB secara terus menerus selama berlangsungnya PUMP.

Tenaga Pendamping diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, diprioritaskan direkrut dari Tenaga Pendamping PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan tahun 2009/2010.

BAB IV
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM PUMP

A. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)
1.RUB disusun oleh KUB dibantu oleh tenaga pendamping disetujui oleh Tim Teknis (Formulir 2);
1.Penyusunan RUB harus mengakomodasi kebutuhan nelayan anggota KUB dalam operasional kegiatan penangkapan ikan;
2.RUB diajukan oleh Ketua KUB meliputi: (a) nama nelayan anggota, (b) kebutuhan anggota, (c) volume, (d) nilai, (e)jadual waktu pemanfaatan dan (e) tandatangan nelayan anggota;
3.Rencana Usaha meliputi (a) Pengadaan atau perbaikan sarana penangkapan (perahu/mesin/bahan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan), (b) Biaya Operasional maksimal 20% (Bensin/solar/minyak tanah/pelumas/ Es), (c) Perbengkelan nelayan (Contoh: Mesin Las).

B. Pengesahan RUB
1.RUB disahkan melalui musyawarah/rapat anggota;
2.RUB ditandatangani oleh Ketua KUB dan persetujuan Ketua atau sekretaris Tim Teknis sebagai dokumen PUMP;
3.RUB dan dokumen administrasi pendukung dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) untuk Tim Teknis dan 1 (satu) untuk Pokja Perikanan Tangkap meliputi : Nama KUB, nomor rekening KUB, Perjanjian Kerjasama (PK), Surat Perintah Kerja (SPK) bermeterai Rp. 6.000,-, Pakta integritas, dan Kuitansi/bukti pembayaran bermeterai Rp. 6.000, diverifikasi oleh Tim Teknis dan dituangkan dalam BA (Formulir 5). RUB dan dokumen administrasi pendukung yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis dan dinyatakan memenuhi syarat (lengkap dan benar) selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen.

C. Dokumen Administrasi Pendukung Penyaluran Dana BLM PUMP
1. Administrasi pendukung Penyaluran Dana BLM PUMP disiapkan oleh KUB calon penerima BLM PUMP dibantu Tenaga Pendamping meliputi :
a.Usulan KUB menjadi penerima BLM PUMP (Formulir 1);
b.Nomor rekening bank aktif atas nama KUB;
c.Perjanjian Kerjasama (PK) antara KUB dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh Ketua KUB bermeterai Rp. 6.000,- (Fomulir 7);
d.Surat Perintah Kerja (SPK) PPK Satker Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan kepada KUB ditandatangani oleh Ketua KUB bermeterai Rp. 6.000,- (Fomulir 8);
e.Berita Acara (BA) Serah Terima Uang ditandatangani oleh Ketua KUB (Fomulir 9);
f.Pakta Integritas (PI) yang ditandatangani oleh Ketua KUB (Fomulir 10);
g.Kuitansi ditandatangani oleh Ketua KUB dan diketahui oleh Tim Teknis senilai dana BLM PUMP yang diterima oleh KUB bermeterai Rp.6.000,- (Fomulir 11);
h.RUB KUB yang ditandatangani Ketua KUB, disetujui oleh Tim Teknis (Formulir 2);
i.Fotocopy KTP (Ketua dan Bendahara) dan fotocopy buku tabungan KUB.

2. Administrasi pendukung yang disiapkan oleh Tim Teknis dan Tim Pembina meliputi:
a.Data rekapitulasi RUB KUB (Fomulir 3, dan 4);
b.Berita Acara (BA) verifikasi dokumen administrasi pencairan dana BLM PUMP (Fomulir 5, dan 6).

D. Verifikasi Dokumen KUB
1. Verifikasi terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya dilakukan oleh Tim Teknis antara lain meliputi :
a.RUB dan dokumen lainnya ditandatangani Ketua KUB dengan stempel KUB (apabila KUB tidak mempunyai stempel maka RUB dan dokumen lainnya tidak distempel);
b.Nama rekening harus atas nama KUB yang dibuka oleh ketua dan bendahara. Penulisan alamat kantor cabang dan atau unit bank harus jelas serta nomor rekening tidak boleh salah;
c.Penjumlahan dana BLM PUMP dalam RUB tidak melebihi total bantuan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
d.Pembetulan tulisan dan/atau angka yang salah dalam RUB dan dokumen administrasi dapat dicoret ditempat yang salah kemudian ditulis perbaikan dan dibubuhi paraf;
e.Kuitansi pembayaran dana BLM PUMP tidak diperkenankan ada kesalahan;
f.Dokumen administrasi lainnya (PK, SPK, BA, Kuitansi, dan PI) diisi dan ditandatangani oleh Ketua KUB;
g.RUB dan dokumen administrasi lainnya diajukan kepada Tim Teknis untuk memperoleh persetujuan;
h.Tim Teknis membuat berita acara pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi RUB KUB;
i.RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat, dikembalikan kepada KUB melalui Tenaga Pendamping untuk diperbaiki;
j.RUB yang sudah disetujui oleh Tim Teknis beserta dokumen pendukung lainnya dibuat rekapitulasi dokumen (softcopy dan hardcopy) bersama berita acara verifikasi dikirim kepada Tim Pembina.

2. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya diteliti oleh Tim Pembina meliputi :
a.Fotokopy KTP serta buku tabungan KUB;
b.Penjumlahan dana BLM dalam RUB (maksimal Rp. 100.000.000,-);
c.Kebenaran data-data yang diinput oleh Tim Teknis meliputi : nomor urut, nama KUB, nama desa, kecamatan, nama bank cabang/unit, nomor rekening, dan jumlah rupiah (Rp);
d.Penulisan nama KUB dalam rekap harus urut sesuai dengan nama KUB hasil verifikasi Tim Teknis;
e.RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat, dikembalikan kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan dilengkapi;
f.Apabila dokumen telah diverifikasi dengan lengkap dan benar, Tim Pembina membuat berita acara verifikasi dokumen yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris Tim Pembina.
g.RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat, dibuat rekapitulasi dokumen (softcopy dan hardcopy) bersama berita acara verifikasi, dikirimkan kepada Pokja Perikanan Tangkap.

3. Berdasarkan usulan RUB dan dokumen pendukung administrasi yang telah diverifikasi, Pokja Perikanan Tangkap melakukan:
a.Penerimaan dan mengadministrasikan dokumen;
b.Pengecekan kelengkapan dokumen dengan menggunakan formulir check-list;
c.Proses penyiapan penyaluran dana BLM.

E. Prosedur Penyaluran BLM
1.KPA melakukan proses penyaluran dana BLM kepada KUB melalui PPK sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan;
2.Penyaluran dana BLM dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening KUB;
3.PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) bermaterai Rp. 6.000,- kepada KUB;
4.PPK mengajukan Surat Permohonan Pembayaran langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM;
5.Pejabat Penguji/Penandatangan SPM mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dengan melampirkan :
a.Ringkasan atau resume surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK;
b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA (Form 12);
c.Rekapitulasi pembayaran kepada KUB penerima dana BLM PUMP yang ditandatangani oleh KPA dan diketahui oleh Pejabat Penandatangan SPM;
d.Ringkasan Keputusan Menteri tentang Penetapan KUB Penerima dana BLM PUMP;
6.Berdasarkan SPM-LS, KPPN Jakarta I menerbitkan SP2D ke rekening KUB melalui Bank Operasional KPPN sesuai ketentuan berlaku.

BAB V
PROSEDUR PEMANFAATAN DANA BLM-PUMP
Dana BLM PUMP dimanfaatkan sebagai modal usaha anggota KUB sesuai dengan RUB, dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus KUB. Prosedur penarikan dana BLM dan pemanfaatannya sebagai berikut.

A. Prosedur Penarikan Dana BLM-PUMP
1.Pengurus KUB menginformasikan kepada seluruh anggota bahwa dana PUMP telah masuk ke rekening KUB;
2.Pengurus KUB meminta kepada seluruh anggota untuk menentukan jadual penarikan sesuai dengan RUB;
3.Penarikan dana BLM dari Kantor Bank Cabang/Unit Bank Penyalur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang disepakati pada Rapat Anggota;
4.Penarikan dana BLM PUMP harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara serta dilaporkan kepada Tim Teknis;
5.Dana BLM PUMP disalurkan kepada anggota sesuai RUB, dikelola dengan baik oleh pengurus KUB agar berkelanjutan.

B. Prosedur Pemanfaatan Dana BLM-PUMP
1.Dana BLM dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif sesuai RUB;
2.Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara;
3.Dana BLM harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh KUB sebagai modal dasar Unit Usaha simpan pinjam, untuk selanjutnya dikembangkan oleh pengurus KUB menjadi Lembaga Keuangan Mikro dan/ atau koperasi.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA PUMP
Organisasi pelaksana PUMP terdiri dari Tim Pengendali, Pokja Perikanan Tangkap, Tim Pembina, Tim Teknis dan KUB
penerima BLM, tersebut dalam struktur berikut:
Gambar 1. Organisasi Pelaksana

A. Tingkat Pusat
1. Tim Pengendali
Menteri membentuk Tim Pengendali yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja lingkup KKP dan antar instansi. Tim Pengendali terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Direktur Jenderal membentuk Pokja Perikanan Tangkap. Koordinator Pokja Perikanan Tangkap membentuk secretariat pada Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.
Tugas Tim Pengendali adalah merumuskan kebijakan umum PUMP, menyusun pedoman pelaksanaan PUMP, melakukan sosialisasi pengembangan PUMP, melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PUMP.

2. Pokja Perikanan Tangkap
Dalam rangka pelaksanan PUMP di tingkat Pusat, dibentuk Pokja Perikanan Tangkap, dengan Koordinator Direktur Jenderal. Tugas Pokja Perikanan Tangkap yaitu melaksanakan seluruh kegiatan PUMP, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PUMP. Rincian tugas adalah sebagai berikut :
a.Mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal tentang KUB calon penerima BLM;
b.Mengkoordinasikan Tim Teknis dan Tim Pembinaan dalam melaksanakan verifkasi;
c.Mengkoordinasikan pelaksanaan PUMP dalam rangka PNPM Mandiri dan sinkronisasi pelaksanaan PUMP dengan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Pelabuhan Perikanan;
d.Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUMP;
e.Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan PUMP kepada Direktur Jenderal.

3. Sekretariat Pokja Perikanan Tangkap
Tugas Sekretariat Pokja Perikanan Tangkap adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PUMP Perikanan Tangkap di Tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten/Kota, sosialisasi verifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Tim Pembina
Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Provinsi, Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi sekretaris dari Pejabat Dinas Provinsi yang membidangi Perikanan tangkap, dan anggota dari unsur Bappeda yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.

Tugas tim pembina adalah menetapkan Tenaga Pendamping, melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PUMP di wilayahnya, serta menyampaikan RUB dan dokumen administrasi lainnya yang diusulkan Tim Teknis kepada Pokja Perikanan Tangkap.

C. Tim Teknis
Dalam pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Dinas membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Sekretaris Pejabat Dinas Kab/Kota yang membidangi Perikanan tangkap, dan anggota dari unsur Bappeda yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten/Kota, Pelabuhan Perikanan UPT Pusat terkait, dan Tenaga Pendamping yang bertugas:
1.Mengusulkan Tenaga Pendamping kepada Kepala Dinas provinsi;
2.Melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi calon KUB penerima BLM;
3.Melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota;
4.Melaukan verifikasi dan menyetujui RUB dan dokumen administrasi lainnya guna pencairan BLM;
5.Menyampaikan RUB dan dokumen administrasi lainnya kepada Tim Pembina dan Pokja Perikanan Tangkap;
6.Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan.

D. Pelabuhan Perikanan UPT Pusat
Pelabuhan Perikanan UPT Pusat diketuai oleh Kepala Pelabuhan Perikanan dan bertugas:
1.Melaksanakan seleksi KUB Calon Penerima BLM PUMP, sosialisasi di tingkat kabupaten/kota bersama Dinas Kabupaten/Kota;
2.Memberikan bimbingan manajemen usaha penangkapan ikan Kepada Tenaga Pendamping dan Pengurus KUB;
3.Membantu Tenaga Pendamping dan Pengurus KUB menyusun RUB serta akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi dan pasar;
4.Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh KUB;
5.Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan.

E. Tenaga Pendamping
Tenaga pendamping bertugas:
1.Melakukan identifikasi kelayakan rencana usaha KUB calon penerima BLM;
2.Memberikan bimbingan manajemen usaha penangkapan ikan;
3.Membantu dan mendampingi KUB dalam penyusunan RUB dan dokumen administrasi lainnya;
4.Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi dan pasar;
5.Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh KUB;
6.Membantu KUB dalam membuat laporan perkembangan PUMP sesuai pedoman teknis;
7.Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan sesuai pedoman teknis.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
A. Pembinaan
1. Tingkat Pusat
Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUMP, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disamping itu, Tim Pusat berkoordinasi dengan Tim PNPM Mandiri melakukan sosialisasi program dan supervisi pelaksanaan PUMP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Provinsi
Pembinaan pelaksanaan PUMP dilakukan oleh Tim Pembina kepada Tim Teknis difokuskan pada:
a.Menjamin Penetapan Tenaga Pendamping tepat waktu;
b.Menjamin penyampaian RUB dan dokumen administrasi lainnya dari Tim Teknis kepada Pokja Perikanan Tangkap tepat waktu; dan
c.Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota
Pembinaan pelaksanaan PUMP oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Pelabuhan Perikanan untuk:
a.Menjamin penyampaian RUB dan dokumen administrasi lainnya dari KUB kepada Tim Pembina tepat waktu; dan
b.Melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Pengendalian
1. Tingkat Pusat
Untuk menjamin pelaksanaan PUMP dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, Pokja Perikanan Tangkap menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada pihak yang berwenang.
Pengendalian terhadap PUMP dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan PUMP yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk mengendalikan pelaksanaan PUMP, Ditjen Perikanan Tangkap mengembangkan operation room sebagai Pusat Pengendali PUMP Perikanan Tangkap berbasis elektronik yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan. Database PUMP yang mencakup : database KUB, Tenaga Pendamping, dan kegiatan PUMP.

2. Tingkat Provinsi
Tim Pembina melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUMP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan KUB untuk menjamin pelaksanaan PUMP serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota
Tim Teknis melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUMP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan untuk menjamin pelaksanaan PUMP serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

C. Pengawasan
Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja PUMP, identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PUMP sejak dari tahap persiapan, penentuan
kelompok, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUMP serta memberikan saran-saran perbaikan.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, KKP menyediakan layanan Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada :
1.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2.Inspektur Jenderal KKP

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUMP oleh Tim Pusat dilaksanakan oleh POKJA Perikanan Tangkap. POKJA Perikanan Tangkap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUMP mencakup, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir. Evaluasi pelaksanaan PUMP di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina untuk melakukan evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir. Evaluasi pelaksanaan PUMP di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis, mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

B. Pelaporan
Pelaporan disampaikan secara berjenjang oleh KUB, Tenaga Pendamping, Tim Teknis, Tim Pembina dan Pokja Perikanan Tangkap. Disamping laporan bulanan dan semester, Tenaga Pedamping, Tim Teknis, Tim Pembina dan Tim Pokja Perikanan Tangkap membuat laporan akhir tahun.

BAB IX
PENUTUP
Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) merupakan kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Untuk keberhasilan PUMP dilakukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui: (1) Pengembangan kegiatan ekonomi yang diprioritaskan kepada KUB melalui peningkatan kualitas SDM; (2) Penguatan modal bagi Nelayan; dan (3) Penguasaan teknologi produksi.

Melalui kegiatan PUMP diharapkan dapat menumbuhkan tingkat keswadayaan masyarakat nelayan. Keberhasilan PUMP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapkan dengan adanya pendampingan oleh tenaga pendamping serta adanya pengawalan dan pembinaan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong tumbuhnya KUB menjadi kelembagaan ekonomi nelayan di desa pesisir.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Ttd

DEDY HERYADI SUTISNA

KOP SURAT IPKANI

2011-06-13T23:31:00.001-07:00

IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA (IPKANI)
SEKRETARIAT JALAN M.T. HARYONO KAVLING 52-53, JAKARTA 12770
TELEPON (021) 79180303 (HUNTING), FEKSIMILE (021) 79191202
SURAT ELEKTRONIK ipkani@yahoo.co.id KOTAK POS 4130 JKP 10041

LOGO IPKANI

2011-06-13T23:12:00.000-07:00

KEPUTUSAN KONGRES I IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA (IPKANI) No. 05/ KGR / IPKANI/XII/2008 t e n t a n g PROGRAM UMUM EMPAT TAHUN IKATAN PENYU

2011-06-13T23:10:00.000-07:00

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KONGRES I IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan perjuangan organisasi perlu disusun Program Umum Empat Tahun Penyuluh Perikanan;
b. bahwa Kongres I IPKANI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang untuk mengesahkan Program Umum Lima Tahun IPKANI;
c. bahwa sehubungan dengan itu perlu diterbitkan keputusan Kongres I IPKANI tentang Program Umum Empat tahun.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Keputusan Kongres I IPKANI No. 1/KGR/ IPKANI/XII/2008 tentang Peraturan Tata Tertib Kongres I IPKANI.

Memperhatikan : 1. Rancangan Program Umum Empat Tahun IPKANI yang disusun oleh Panitia Penyelenggara.

2. Saran dan Pendapat peserta yang dikemukakan dalam Kongres I IPKANI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Program Umum Empat Tahun IPKANI;

Pertama : Mengesahkan Program Umum Empat Tahun IPKANI masa bakti 2009 - 2012 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Menugasi Pengurus Pusat IPKANI masa bakti 2009 - 2012 untuk melaksanakan Program Umum Empat Tahun tersebut diktum Pertama dengan menjabarkan ke dalam Program Kerja Tahunan, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada Kongres I IPKANI.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2008

PENGURUS PUSAT
IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA

Pimpinan
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

Ir. Sumardi Suriatna, M.Ed Ir. Dodo Sudarsono

Lampiran Keputusan Kongres I IPKANI
Nomor : 05/KGR/ IPKANI/XII/2008
Tentang : Program Kerja Empat Tahun IPKANI

PROGRAM UMUM EMPAT TAHUN IPKANI

I. PEMBUKAAN

1. Program Umum Empat Tahun IPKANI merupakan pokok-pokok kebijaksanaan organisasi dalam memperjuangkan tujuan IPKANI seperti tercantum dalam Anggaran Dasar IPKANI, sebagai pedoman bagi kegiatan dan usaha semua tingkat organisasi dalam kurun waktu 2009 - 2012. Dasar penyusunan program umum empat tahun tidak terlepas dari kedudukan IPKANI sebagai wadah para penyuluh perikanan sebagai mitra Pemerintah dan unsur pembangunan lainnya dalam usaha mencapai tujuan Pembangunan Nasional, khususnya di bidang perikanan.

2. Program Umum Empat Tahun IPKANI disusun sejalan dengan upaya menghadapi tantangan, peluang, hambatan dan tuntutan pembangunan nasional. Dengan demikian diharapkan kegiatan IPKANI dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, khususnya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan.

II. BIDANG ORGANISASI

1. Meningkatkan konsolidasi organisasi disemua jajaran untuk meningkatkan disiplin dan tertib organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPKANI, di ikuti dengan upaya melengkapi sarana kerja organisasi
2 Menumbuhkembangkan pos penyuluhan perikanan

III. BIDANG USAHA DAN DANA

1. Anggota IPKANI didorong agar berpartisipasi dan membantu pengembangan koperasi, kelompok usaha atau institusi ekonomi pelaku utama/pelaku usaha bidang perikanan untuk memajukan usaha dan meningkatkan pendapatannya.

2. Membantu anggota yang melakukan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan kemampuan organisasi, misalnya dalam bimbingan manajemen atau keuangan.

3 Penggalangan dana organisasi profesi penyuluh perikanan

4 Menumbuhkembangkan kerja sama usaha baik secara individu maupun organisasi

IV. BIDANG HUKUM

1. Anggota didorong untuk ikut menegakkan pelaksanaan hukum di bidang perikanan.

2. Membentuk legalitas organisasi IPKANI berupa akta notaris, melaporkan hasil pembentukan kepada Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Tenaga Kerja untuk didaftar sebagai salah satu lembaga profesi di Indonesia.

3. Memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam bentuk konsultasi hukum dan advokasi.

V. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Mendorong anggota untuk lebih aktif berusaha menuntut penguasaan perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya dalam bidang perikanan.

2. Mengusahakan terbentuknya Pusat Studi Perikanan baik internal maupun melalui kerjasama dengan organisasi profesi lain atau instansi yang terkait.

3. Menyelenggarakan atau aktif berperan serta dalam setiap forum pertemuan ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan bidang perikanan.

VI. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Penyebaran informasi bidang perikanan dan organisasi penyuluh perikanan kepada anggota dan masyarakat, baik melalui media massa maupun penerbitan organisasi penyuluh perikanan.
2. Menciptakan jalur komunikasi yang praktis dan kontinyu antar Pengurus Pusat dan Anggota termasuk membuat website dan blog.
3 Membentuk forum komunikasi penyuluh perikanan

VII. BIDANG KERJASAMA

1 Membantu mensosialisasikan program dan kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan termasuk mensosialisasikan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2 Memperluas hubungan dan kerja sama dengan organisasi profesi dan kemasyarakatan lainnya.
3 Melakukan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan di bidang perikanan dalam peningkatan produksi berwawasan lingkungan, keamanan pangan, konservasi sumberdaya pesisir dan laut.

4 Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh perikanan melalui kerjasama dengan pemerintah dan organisasi profesi dalam dan luar negeri.

VIII. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Mengembangkan model penyuluhan perikanan partisipatif

2. Memperkuat kelembagaan kelompok, asosiasi pelaku usaha dalam satu kawasan wilayah

3. Konsultasi dan advokasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat

4 Menumbuhkembangkan semangat cinta bahari dan pelestarian sumberdaya perairan bagi masyarakat dan khususnya generasi muda, sehingga mereka mau dan mampu mengelola, memanfaatkan dan melestarikannya.

5 Memfasilitasi dan mendorong pertukaran penyuluh perikanan antar wilayah dalam waktu tertentu (studi banding/benchmarking/magang) dalam rangka transfer inovasi teknologi perikanan

IX. PENUTUP

Program Umum Empat Tahun ini masih harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Program Kerja Tahunan IPKANI oleh Pengurus Pusat. Selain itu juga dijadikan pedoman bagi Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IPKANI dalam menyusun program umum dan atau program kerja tahunan.

KEPUTUSAN KONGRES I IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA No. 04/KGR/IPKANI/XII/2008 t e n t a n g PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

2011-06-13T23:06:00.000-07:00

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KONGRES I IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengembangkan mekanisme organisasi di pandang perlu adanya penetapan Anggaran Rumah Tangga IPKANI;

b. Bahwa Kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi berwenang untuk memutuskan penetapan Anggaran Rumah Tangga IPKANI;

c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan keputusan Kongres I IPKANI tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga IPKANI.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Keputusan Kongres I IPKANI No. 1/KGR/ IPKANI/ /2008 tentang Peraturan Tata Tertib Kongres I IPKANI.

Memperhatikan : 1. Rancangan Program Umum Empat Tahun IPKANI yang disusun oleh Panitia Penyelenggara;

2. Saran dan Pendapat peserta yang dikemukanan dalam Kongres I IPKANI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kongres I IPKANI tentang Anggaran Rumah Tinggi.

Pertama : Penetapan Anggaran Rumah Tangga IPKANI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Menugasi Pengurus Pusat IPKANI untuk melaksanakan Anggaran Rumah Tangga dengan sebaik-baiknya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2008

PENGURUS PUSAT
IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA

Pimpinan
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

Ir. Sumardi Suriatna, M.Ed Ir. Dodo Sudarsono.

Lampiran Keputusan Kongres I IPKANI
Nomor : 04/KGR/IPKANI/XII/2008
Tentang Anggaran Rumah Tangga IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IPKANI
( ART IPKANI)

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Keanggotaan

Anggota IPKANI terdiri dari:
(1). Anggota biasa adalah warganegara Indonesia yang bekerja dan mengabdi sebagai penyuluh perikanan.
(2). Anggota khusus adalah warganegara Indonesia yang berempati kepada kehidupan penyuluh perikanan dan mengajukan pendaftaran menjadi anggota.
(3). Anggota kehormatan adalah warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan sumbangsih menonjol bagi perkembangan organisasi penyuluh perikanan pada umumnya.
Pasal 2
Tata Cara Pendaftaran
(1) Anggota biasa dan khusus sebagai berikut
a. Mengisi formulir pendaftaran calon anggota.
b. Pendaftaran dapat dilakukan secara individu atau kolektif .
c. Pendaftaran dapat dilakukan melalui ranting/cabang/daerah atau langsung ke pusat.
d. Membayar uang pangkal dan iuran bulanan untuk satu tahun pertama.
e. Menerima kartu anggota serta buku AD/ART.
f. Dicatat dalam buku induk anggota.
g. Kartu anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat .

(2) Anggota kehormatan diangkat dan didaftarkan berdasarkan hasil musyawarah/rapat pengurus ranting/cabang/daerah dan pusat.

Pasal 3
Hak, Kewajiban Anggota dan Sanksi
(1) Setiap anggota berhak:
a. Mendapatkan manfaat dari kegiatan organisasi.
b. Berbicara dalam Kongres yang pelaksanaannya diatur menurut tata tertib Kongres.
c. Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak memilih dan, dipilih menjadi pengurus.
e. Anggota Khusus mempunyai hak bicara dan hak memilih.
f. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara
g. Dalam Kongres setiap daerah dan cabang mempunyai hak 1 (satu) suara.
h. Dalam Kongres setiap ranting mempunyai hak 1 (satu) suara.
(2) Setiap anggota berkewajiban:
a. Membayar uang pangkal dan iuran.
b. Mentaati AD, ART dan keputusan Kongres serta keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan dari organisasi.
c. Menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk kelangsungan dan kemajuan organisasi.
d. Mendukung dan menunjang pelaksanaan Program Kerja organisasi.
e. Menghadiri musyawarah dan rapat-rapat organisasi sesuai undangan.
f. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
(3) Sanksi
a. Sanksi adalah hukuman organisasi yang diberikan oleh pengurus kepada tiap anggota yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana mestinya.
b. Sanksi tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dapat diberikan dalam bentuk :
1. Teguran lisan.
2. Peringatan tertulis I dan II.
3. Skorsing/pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian.

Pasal 4
Keanggotaan Berakhir
Keanggotaan IPKANI akan berakhir :
a. Atas permintaan sendiri
b. Meninggal dunia
c. Diberhentikan oleh Pengurus Pusat, setelah mendengarkan pertimbangan dari Pengurus Daerah atas usul Pengurus Ranting dan atau Pengurus Cabang bagi anggota biasa atau anggota luar biasa. Pemberhentian anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat serta disetujui oleh Kongres.
d. Pemberhentian dimaksud pada ayat (1) butir 3 di atas dilakukan atas dasat adanya tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Penyuluh Perikanan dan atau merugikan nama baik IPKANI dari anggota yang bersangkutan.

BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 5
Kepengurusan Pusat
(1) Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Sekretris Jenderal, seorang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara, serta beberapa Ketua Departemen.
(3) Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, Wakil Bendahara, adalah Pengurus Harian Pusat.
(4) Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan empat tahun.
(5) Setelah berakhir masa jabatan kepengurusan Pengurus Pusat dinyatakan demisioner dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 6
Pengurus Daerah
(1) Pengurus Daerah berkedudukan di Ibu kota propinsi.
(2) Pengurus Daerah terdiri dari seorang Ketua dan 1 (satu) Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 1 (satu) Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Ketua-ketua Bidang.
(3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara adalah Pengurus Harian Daerah.
(4) Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah untuk masa jabatan empat tahun.
Setelah berakhir masa jabatan kepengurusan, Pengurus Daerah dinyatakan demisioner dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 7
Pengurus Cabang
(1) Pengurus Cabang berkedudukan di kabupaten/kota.
(2) Pengurus Cabang terdiri dari seorang Ketua dan 1 (satu) Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 1 (satu) Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Ketua-ketua seksi.
(3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara adalah Pengurus Harian Cabang.
(4) Pengurus Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk masa jabatan empat tahun.
(5) Setelah berakhir masa jabatan kepengurusan, Pengurus Cabang dinyatakan demisioner dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 8
Pengurus Ranting
(1) Pengurus Ranting berkedudukan di kecamatan.
(2) Pengurus Ranting terdiri dari seorang Ketua dan 1 (satu) Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 1 (satu) Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan urusan.
(3) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Urusan adalah Pengurus Harian Ranting.
(4) Pengurus Ranting dipilih oleh Musyawarah Ranting untuk masa jabatan empat tahun
(5) Setelah berakhir masa jabatan kepengurusan, Pengurus Ranting dinyatakan demisioner dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
.
Pasal 9
Wewenang dan Kewajiban Pengurus Pusat
(1) Pengurus Pusat memiliki wewenang :
a. Menjadi pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif.
b. Menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan AD dan ART, hasil-hasil keputusan Kongres, Rapat Kerja Tingkat Nasional dan Keputusan Organisasi.
c. Bertindak untuk dan atas nama organisasi, menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga-lembaga/himpunan/badan usaha milik pemerintah maupun non pemerintah dalam negeri maupun luar negeri untuk :
d. Memacu pelaksanaan program kerja pusat/daerah/cabang/ranting.
e. Usaha memupuk dana organisasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.
f. Mengangkat kelengkapan organisasi pusat.
g. Mengangkat Pelindung dan Dewan Penasehat.
h. Menetapkan tata kerja Pengurus Pusat.
i. Menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang Pengurus Harian Pusat.
j. Menjatuhkan sanksi kepada anggota yang bersalah.
(2) Pengurus Pusat berkewajiban:
a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan Kongres, Rapat Kerja Tingkat Nasional dan Keputusan-keputusan Organisasi.
b. Menyelenggarakan Kongres sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.
c. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa, jika diminta oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen ditambah satu dari jumlah cabang.
d. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan mandat kepada Kongres.
f. Merintis, mendorong dan membina pembentukan pengurus IPKANI Tingkat Daerah, Cabang dan Ranting.
g. Membela hak dan kepentingan anggota didepan hukum.

Pasal 10
Wewenang dan Kewajiban Pengurus Daerah
(1) Pengurus Daerah memiliki wewenang :
a. Pelaksana organisasi tingkat daerah.
b. Menetapkan kebijakan organisasi tingkat daerah sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART, hasil-hasil Keputusan Kongres, Rapat Kerja Tingkat Nasional, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Tingkat Daerah dan Keputusan Organisasi.
c. Bertindak untuk dan atas nama organisasi tingkat daerah.
d. Mengangkat kelengkapan organisasi daerah.
e. Mengangkat Pelindung dan Dewan Penasehat Pengurus daerah.
f. Menetapkan tata kerja pengurus daerah.
g. Menetapkan tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Harian Daerah.
(2) Pengurus Daerah Berkewajiban :
a. Melaksanakan Progran Kerja empat tahun mencakup Program Kerja Nasional dan Program Kerja Daerah masing-masing.
b. Menjabarkan program kerja empat tahun menjadi Program Kerja dan Anggaran Daerah Tahunan.
c. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) 1 (satu) kali dalam empat tahun.
d. Menyelenggarakan MUSDA Luar Biasa jika diminta oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota cabang.
e. Mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
f. Membuat laporan pertanggungjawaban program kerja mencakup Program Kerja Nasional dan Program Kerja Daerah dalam Rakerda.
g. Membina dan mengembangkan organisasi di daerah masing-masing.
h. Menyetorkan uang pangkal anggota baru dan prosentase iuran anggota sesuai ketentuan kepada pengurus pusat.

Pasal 11
Wewenang dan Kewajiban Pengurus Cabang
(1) Pengurus Cabang memiliki wewenang :
a. Pelaksana organisasi tingkat cabang.
b. Menetapkan kebijakan organisasi tingkat cabang sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART, hasil-hasil Keputusan Kongres, Rapat Kerja Tingkat Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Tingkat Cabang dan Keputusan Organisasi.
c. Bertindak untuk dan atas nama organisasi tingkat cabang.
d. Mengangkat kelengkapan organisasi cabang.
e. Mengangkat Pelindung dan Dewan Penasehat Pengurus Cabang.
f. Menetapkan tatakerja pengurus cabang.
g. Menetapkan tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Harian Cabang.
(2) Pengurus Cabang Berkewajiban :
a. Melaksanakan Progran Kerja empat tahun mencakup Program Kerja Nasional dan Program Kerja Cabang masing-masing.
b. Menjabarkan program kerja empat tahun menjadi Program Kerja dan Anggaran Cabang Tahunan.
c. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang (MUSCAB) 1 (satu) kali dalam empat tahun.
d. Menyelenggarakan MUSCAB Luar Biasa jika diminta oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota ranting.
e. Mengadakan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
f. Membuat laporan pertanggungjawaban program kerja mencakup Program Kerja Nasional dan Program Kerja Daerah dalam Rakercab.
g. Membina dan mengembangkan organisasi ranting di derah masing-masing.
h. Menyetorkan uang pangkal anggota baru dan prosentase iuran anggota sesuai ketentuan kepada pengurus daerah.
Pasal 12
Wewenang dan Kewajiban Pengurus Ranting
(1) Pengurus Ranting memiliki wewenang :
a. Pelaksana organisasi tingkat ranting.
b. Bertindak untuk dan atas nama organisasi tingkat ranting.
c. Mengangkat kelengkapan organisasi ranting.
d. Mengangkat Pelindung dan Dewan Penasehat Pengurus ranting.
e. Menetapkan tugas, tanggungjawab dan wewenang Pengurus Harian Ranting.
(2) Pengurus ranting Berkewajiban :
a. Melaksanakan Program Kerja empat tahun mencakup Program Kerja Nasional, Program Kerja Daerah, dan Program Kerja Cabang masing-masing.
b. Menjabarkan program kerja empat tahun menjadi Program Kerja dan Anggaran Ranting Tahunan.
c. Membina dan mengembangkan anggota di daerah masing-masing.
d. Menyetorkan uang pangkal anggota baru dan prosentase iuran anggota sesuai ketentuan kepada pengurus cabang.

BAB III
PELINDUNG DAN DEWAN PENASEHAT
Pasal 13
Pelindung
(1) Pelindung adalah orang/pejabat yang karena kharisma/kedudukannya dianggap layak memberi perlindungan hukum bagi organisasi.
(2) Pelindung ditunjuk dan dinominasikan oleh anggota pembentuk dalam Kongres dan ditetapkan oleh pengurus pusat setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
(3) Masa kerja pelindung sesuai dengan masa kerja kepengurusan.

Pasal 14
Penasehat
(1) Penasehat adalah orang/pejabat yang karena komitmennya yang tinggi bagi perkembangan organisasi dianggap layak memberi nasehat baik diminta atau tidak diminta.
(2) Masa kerja pelindung sesuai dengan masa kerja kepengurusan.

Pasal 15
Dewan Pakar
(1) Dewan Pakar IPKANI berkedudukan di Pusat terdiri dari para ahli yang terkait dan berpengaruh di bidang penyuluhan perikanan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
(2) Masa kerja Dewan Pakar sesuai dengan masa kerja kepengurusan.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 16
Kongres
(1) Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun dan berwenang :
a. Menetapkan dan atau mengubah AD dan ART.
b. Menetapkan Program Umum dan Organisasi.
c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
d. Memilih dan Menetapkan Pengurus Pusat.
e. Menominasikan Pelindung dan Dewan Penasehat.
f. Menetapkan keputusan-keputusan tentang :
1. Tata tertib penyelenggaraan Kongres.
2. Tata tertib pemilihan Pengurus Pusat.
g. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
(2) Kongres dihadiri oleh :
a. Pelindung
b. Anggota Pembentuk.
c. Dewan Penasehat.
d. Dewan Pakar
e. Para Peserta, terdiri dari :
1. Pengurus Pusat
2. Pengurus Daerah
3. Pengurus Cabang
4. Anggota Khusus dan anggota kehormatan

Pasal 17
Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Nasional dengan ketentuan :
a. Diadakan atas undangan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah 1 (satu) dari anggota pembentuk yang masih hidup, apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam, atau ;
b. Diadakan oleh Pengurus Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari Pengurus Daerah dan Cabang;
c. Pihak yang mengundang MUNASLUB sebagai mana yang dimaksud angka 1 dan 2 wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUNASLUB tersebut ;
d. MUNASLUB hanya membahas mata acara yaitu masalah yang menjadi sebab diadakannya MUNASLUB.

Pasal 18
Musyawarah Daerah
(1) Musyawarah Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun dan berwenang :
a. Menyusun Program Kerja Daerah.
b. Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
c. Memilih Pengurus Daerah.
d. Memilih calon ketua Pelindung dan calon Penasehat.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.
(2) Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
a. Pelindung Daerah
b. Penasehat Daerah.
c. Pengurus Daerah.
d. Anggota Khusus dan anggota Kehormatan
d. Pengurus Cabang
f. Perwakilan Pusat
Pasal 19
Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun dan berwenang :
a. Menyusun Program Kerja Cabang.
b. Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
c. Memilih Pengurus Cabang.
d. Menentukan calon Pelindung dan calon Penasehat.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya.
(2) Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
a. Pelindung Cabang.
b. Penasehat Cabang.
c. Pengurus Cabang.
d. Pengurus Ranting
e. Anggota Biasa, anggota khusus dan anggota kehormatan.
f. Perwakilan pengurus daerah.

Pasal 20
Rapat Kerja Nasional ( Rakernas)
(1) Rakernas diselenggarakan oleh Pengurus Pusat sekali setiap tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Tahunan dan menetapkan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahunan selanjutnya.
(2) Rakernas dipimpin oleh Ketua Umum.
(3) Rakernas dihadiri oleh :
a. Pengurus Pusat
b. Perwakilan Pengurus Daerah
d. Pelindung.
e. Penasehat.
f. Dewan Pakar.
Pasal 21
Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
(1) Rakerda diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Daerah dan penetapan pelaksanaan selanjutnya.
(2) Rakerda dipimpin oleh Ketua.
(3) Rakerda dihadiri oleh :
a. Pengurus Daerah.
b. Perwakilan Pengurus Cabang.
c. Dewan Penasehat Pengurus Daerah.

Pasal 22
Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
(1) Rakercab diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Cabang dan penetapan pelaksanaan selanjutnya.
(2) Rakercab dipimpin oleh Ketua.
(3) Rakercab dihadiri oleh :
a. Pengurus Cabang.
b. Anggota Biasa, Khusus dan Kehormatan.
c. Dewan Penasehat Pengurus Cabang.

BAB V
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 23
Kuorum
(1) Musyawarah dan rapat-rapat sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta.
(2) Dalam hal mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
Pasal 24
Pengambilan Keputusan
(1) Dalam Kongres dan MUSCAB
a. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari lima puluh persen jumlah Pengurus Pusat, perwakilan Pengurus Daerah dan perwakilan Pengurus Cabang.
b. Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang berhalangan hadir diwajibkan memberikan pernyataan tertulis kepada Ketua Sidang Kongres, bahwa yang bersangkutan menerima semua keputusan yang diambil oleh Kongres.
c. Setiap Pengambilan Keputusan diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
d. Apabila setelah diusahakan secara sungguh-sungguh musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
e. Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau dengan mengangkat tangan.
f. Semua anggota yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.

(2) Dalam Rakernas, Rakerda dan Rakercab.
a. Rakernas dianggap sah apabila dihadiri oleh lima puluh persen ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta.
b. Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang berhalangan hadir diwajibkan memberikan pernyataan tertulis kepada ketua Sidang Rakernas, bahwa yang bersangkutan menerima semua keputusan yang diambil oleh Rakernas.
c. Setiap pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
d. Apabila setelah diusahakan secara sungguh-sungguh musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
e. Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis atau dengan mengangkat tangan.
f. Semua anggota yang hadir mempunyai hak1 (satu) suara.

BAB VI
KEGIATAN
Pasal 25
Kegiatan
(1) Bidang Bantuan Hukum.
(2) Bidang Kesejahteraan Sosial.
(3) Bidang Pelatihan dan Kaderisasi Anggota.
(4) Bidang Informasi dan Hubungan Internasional.
(5) Bidang Dana dan Usaha.
(6) Bidang Pengkajian Teknologi dan Sosial-ekonomi Perikanan dan Kelautan.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 26
Keuangan
(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi ditetapkan pada Rakernas, Rakerda, dan Rakercab setiap tahun.
(2) Sumber Dana untuk Pembiayaan organisasi terdiri dari :
a. Uang pangkal anggota.
b. Uang iuran bulanan anggota.
c. Sumbangan-sumbangan tidak mengikat.
d. Hasil usaha-usaha yang sah.
(3) Untuk pertama kali uang pangkal ditetapkan sebesar Rp. 50.000 dan uang iuran sebesar Rp. 5.000,- /orang/bulan dibayar sekaligus untuk satu tahun pertama saat pendaftaran.
(4) Selanjutnya, uang pangkal, uang iuran anggota dan pungutan lainnya ditetapkan pada Rakernas.
(5) Perimbangan penerimaan uang pangkal 100% ke pusat, dan uang iuran bulanan 25% pusat, 25% daerah, dan 50% cabang.
(6) Pengeluaran pembiayaan organisasi terdiri dari :
a. Pembiayaan Kegiatan Rutin.
b. Pembiayaan Pelaksanaan Program Kerja.
c. Pengadaan barang-barang inventaris kantor.
(7) Pemasukan dan pengeluaran dana organisasi dibukukan secara tertib disertai bukti-bukti yang sah dan menjadi tanggungjawab pengurus serta dilaporkan secara berkala.
(8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi setiap tahun anggaran, dipertanggungjawabkan dalam Rakernas untuk Pusat, Rakerda untuk Daerah, dan Rakercab untuk cabang.
(9) Tata cara pengelolaan anggaran diatur dalam Tata kerja pengurus.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 27
Ketentuan Lain
(1) Untuk mewadahi partisipasi aktif anggota di setiap tingkatan kepengurusan dapat mengadakan forum komunikasi profesi dan/atau kaji ilmiah.
(2) Forum komunikasi profesi dan/atau kaji ilmiah dapat diselenggarakan baik terjadwal maupun insidentil sesuai kebutuhan.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPKANI, akan diatur oleh pengurus.

Pasal 28
Pemberlakuan
Anggaran Rumah Tangga IPKANI dibuat dan disahkan pertama kali oleh anggota pembentuk yang terdiri dari :

PENGUMUMAN Nomor :B. 58/BPSDMKP.04/TU.210/II/2011

2011-05-11T21:52:00.000-07:00

PENGUMUMAN
Nomor :B. 58/BPSDMKP.04/TU.210/II/2011

TENTANG
PENETAPAN PENYULUH PERIKANAN TENAGA KONTRAK (PPTK)
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM KP
PENDAMPING PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2011

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Menjadikan Indonesia Sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun 2015, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara efisien dan berkesinambungan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya manusia yang handal dan professional merupakan modal dasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Mencermati visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjabarkan peningkatan target kuantitatif secara terukur serta sasaran strategis Pusat Penyuluhan KP, yaitu: Meningkatnya sektor kelautan dan perikanan khususnya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tahun 2011, diperlukan program pendampingan oleh SDM yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan dua indikator kinerja yang harus diwujudkan oleh Pusat Penyuluhan KP, yaitu:

1. Indikator keberhasilan outputs antara lain :
* Terfasilitasinya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada 4.144 Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP);
* Terfasilitasinya penguatan kapasitas dan kelembagaan KUKP melalui pendampingan;
2. Indikator outcomes antara lain :
* Peningkatan pendapatan dan penumbuhkembangan kewirausahaan perikanan;
* Peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku utama/pelaku usaha perikanan di pedesaan;
* Tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Pada tahun 2011, Pusat Penyuluhan KP, BPSDM KP menetapkan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak Pendamping Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kementerian Kelautan Dan Perikanan dengan ekspetasi mendukung kelancaran pelaksanaan program di kabupaten/kota

Jakarta, Februari 2011

Pusat Penyuluhan KP

PRODUKSI PERIKANAN NAIK

2011-02-16T17:34:00.000-08:00

[JAKARTA] Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memaparkan,produksi perikanan indonesia tahun 2010 mencapai 10,83 juta ton atau naik 10,29% dibandingkan 2009 sebanyak 9,82 juta ton.

Target produksi perikanan sampai 2014,di patok 22,39 juta ton,terdiri atas pasokan dari perikanan budi daya 16,89 juta ton,dan sisanya dari perikanan tangkap.

Dalam sambutannya pada acara Outlook Perikanan 2011 yang di adakan Majalah Trobos dan GMPT(Asosiasi Produsen Pakan Indonesia),di Jakarta,Senin (7/2),Fadel Mengatakan,tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) menargetkan sasaran produksi ikan sebesar 12,26 juta ton.

Angka itu,kata Fadel,meningkat 13% dari produksi tahun lalu yang sebesar 10,85 juta ton.Peningkatan produksi diharapkan diikuti dengan kenaikan tingkat konsumsi ikan.

Data KKP menunjukkan,hingga akhir2010,tingkat konsumsi ikan mencapai 30,47 kg/kapita,meningkat dibandingkan konsumsi tahun 2009 yang sebesar 29,08 kg/kapita.

Fadel menambahkan,upaya peningkatan mutu produk perikanan budi daya untuk mendongkrak konsumsi sudah dilakukan.Untuk itu,KKP menerapkan sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik(CBIB) bagi para pembudidaya ikan.Sampai 2010,sebanyak 650 unit usaha perikanan budidaya sudah disertifikasi.

Selain menghadirkan Fadel sebagai pembicara utama,acara yang mengambil tema Tahun Pertama Menuju 353 itu juga menghadirkan pakar pemasaran Kafi Kurnia yang membahas tentang tantangan dan strategi pemasaran produk perikanan.

Selain itu,pembicara Ketua AP51(Asosiasi Pengusaha Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia)Thomas Darmawan dan Ketua SCI(SHRIMP CLUB INDONESIA)Iwan Sutanto.
[S-26]

PRODUKSI IKAN MAS TAHUN INI BISA MENCAPAI 380.000 TON

2011-02-16T17:29:00.000-08:00

PASAR IKAN MAS

JAKARTA.Tahun ini,produk si ikan mas bakal tumbuh lumayan tinggi.Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP)menargetkan,produksi ikan mas tahun ini mencapai 380.000 ton.Target ini naik dibanding target awal sebesar 280.400 ton.

''Kami merevisi target tahun ini karena melihat realisasi produksi tahun lalu yang tumbuh melampaui target,"kata Ketut Sugama,Pelaksana Tugas(PLT)Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP.

Data KKP menunjukkan,produksi ikan mas di 2010 mencapai 374.112 ton.Jumlah ini melampaui target awal sebanayak 267.100 ton.KKP optimistis produksi tahun ini bakal lebih tinggi menyusul ditemukannya vaksin untuk menangani koi herpes virus (KHV)yang menyerang ikan mas.

Virus yang sangat mematikan ini sudah tersebar luas di Eropa,Jepang,China dan Inonesia.

Di Indonesia,KHV mulai masuk sekitar tahun 2002 melalui perdagangan ikan antar-negara.Berdasarkan data KKP,di akhir 2004,virus ini telah menyebabkan kematian 9 juta ekor ikan mas di Indonesia.

Untungnya pertengahan Agustus 2010 lalu,peneliti Institut Pertanian Bogor(IPB)berhasil menemukan vaksin rekombinan untuk mengatasi virus tersebut."Sekarang kami tidak khawatir lagi dengan virus KHV karena sudah ada vaksin mengatasinya,"ujar Ketut.

Untuk menggenjot produksi KKP berjanji membantu pengadaan benih ikan mas unggul,seperti jenis rajadano,sinyonya dan majalaya.Benih-benih itu bakal disebar ke seluruh sentral budi daya iakn mas terutama di Jawa Barat,Bengkulu dan Manado.

Pembudidaya di daerah tersebut kerap kesulitan mendapatkan benih unggul."Untuk itu,kami bantu pengadaan benihnya agar produksi dapat terus di genjot,"jelas Ketut.

Selama ini,produksi ikan mas ini habis diserap pasar lokal.Saut Hutagalung,Direktur Pemasaran Luar Negeri KKP,Mengatakan,konsumsi ikan mas tertinggi ada di JAWA BARAT."Terutama restoran-restoran yang banyak menyerap,"ujar Saut.

Tomas Darmawan,Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Indonesia(AP51)mengatakan,penyerapan ikan mas oleh industri pengelohan masih sedikit.Pengusaha belum memiliki teknologi yang memadai untuk mengolah ikan mas.

Selain itu,Permintaan produk olahan ikan mas juga kurang bagus,"Masyarakat lebih suka membeli dalam keadaan masih segar,"ujarnya.

SUMBER:KONTAN 10 FEBRUARI 2011 HAL 15

Bisa Meniru Jepang Usaha Rumput Laut Berpola Green Finance

2011-01-31T23:42:00.000-08:00

JAKARTA- pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan memilih alternatif usaha produktif meyusul ancaman perubahan iklim yang kian ekstrem. Usaha rumput laut di yakini menjadi salah satu pilihan yang tepat. Komoditas kelautan itu bisa di jadikan sumber energi alternatif dan proses produksinya dinilai ramah lingkungan.

"Di Jepang ancaman perubahan iklim kami disiasati dengan memilih kegiatan yang produktif tetapi ramah lingkungan. Lembaga keuangan seperti Bank diminta mendukung, dan pola ini kami namakan green fianance. Usaha rumput laut bisa menjadi alternatif," kata Takahashi Hongo, Special Advisor Head Environment Finance Japan bank For International Coorperation (JBIC) alam diskusi tentang green finance yang di gelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) di Jakarta, pekan lalu.

Sementara itu, kemarin, di Jakarta, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Martani Husaini memastikan konsep green finance bisa dengan mudah diterapkan di Indonesia. Apalagi, kebutuhan dunia atas komoditas lekautan itu kian meningkat.Tiongkok dan India saja, kata Martani, tercatat mengambil kuota impor dari Indonesia hingga 50% dari total ekspor kita. "Rumput laut menjadi primadona kita dimasa depan dan pengembangannya bisa dilakukan baik secara tradisional maupun melalui konsep green finance," kata Martani yang mengaku baru kembali dari kunjungan kerja ke India dan Sri Lanka.

Menurut Takashi, pembiayaan ke sektor rumput laut harus mendapat dukungan dari perbankan agar pengembanganya bisa dilakukan dalam skala besar. Energi biofuel, kata Takashi,semakin hari semakin terbatas dan dipastikan habis suatu ketika. namun, kebutuhan atas energi tak pernah habis."Energi dari rumput laut bisa menjadi andalan baru karena relatif belum banyak digeluti," kata Takashi.

Selain itu, kata dia, didukung teknologi maju pengembangan rumput laut bisa sangat ramah lingkungan. Karena itu, pengembangan sektor ini sedikit banyakmeminimalisasi kerusakan lingkungan. "Nelayan atau pambudidaya bisa mengandalkan rumput laut menjadi sumber pendapatan mereka. Apalagi, pengembangannya dilakukan dalam skala besar dan di dukung perbankan," kata Takashi.

Dalam kondisi cuaca buruk, lanjut Takashi, nelayan tidak bisa memaksakan diri melaut. Apalagi infrastruktur seperti kapal, jaring penangkap, serta alat pemantaucuaca tidak dimiliki. "Dengan beralih ke rumput laut, pengembangannya tidak melawan alam tetapi berusaha bersahabat dengan alam. Di Jepang, kami nemkan green finance karena Bank mendukung usaha ini," kata Takashi.

Jenis Gracilaria

Sementara itu, Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Muhammad Taufik mengatakan, menyambut konsep green finance pihaknnya berencana mengembangkan rumput laut jenis gracilaria. jenis ini potensial dijadikan sumber energi alternatif. "Ada banyak jenis rumut laut, tetapi jenis gracilaria paling bagus untuk energi," kata Taufik.

Diketahui, di Indonesia rumput laut gracilaria banyak dibudidayakan di sepanjang pantai selatan pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi.

Menurut Taufik, rumput laut grcilaria bisa dibudidayakan di laut, air payau,maupun di tambak yang didominasi air tawar. Jenis gracilaria juga dikenal sebagai agar merah.

Taufik menjelaskan, rumput laut gracilaria atau agar merah berkualitas tinggi memilki ciri berwarna tua sampai kehitaman, agak kusam, talus agak panjang, cukup kering tetapi agak lembab. (jjr)

Sumber :Investor Daily 1 Februari 2011 hal 8

Sejarah Terbentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)

2011-01-25T21:08:00.000-08:00

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :

a. Menteri Kelautan dan Perikanan;
b. Sekretaris Jenderal;
c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
e. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
f. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
g. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
h. Inspektorat Jenderal;
i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
j. Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Preaturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

a. Menteri Kelautan dan Perikanan;
b. Sekretaris Jenderal;
c. Inspektorat Jenderal;
d. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
e. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
g. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
h. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
j. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
k. Staf Ahli.

Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Situs Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan